Buletinmalut.com TERNATE – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate sebut pihak kecamatan belum masukan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Dana Pemberdayaan Partisipatif Kelurahan (DPPK).
Anggaran kurang lebih Rp.7,8 miliar tersebut akan di terima 78 kelurahan dan masing-masing dapatkan anggaran Rp.100 juta.
Kepala BPKAD Kota Ternate, Abdullah H.M. Saleh, Mengatakan, untuk anggaran DPPK sudah ada namun belum bisa di cairkan karena tidak ada Surat Perintah Membayar (SPM) dari pihak Kecamatan sebagai dasar.
Menurutnya, pihaknya ketika melakukan pencairan anggaran harus ada dasar berupa SPM dan yang belum lakukan permintaan pencairan ada delapan kecamatan di Kota Ternate.
“Saya juga belum tau apa alasan dari pihak kecamatan sehingga belum masukan SPM dan anggaran DPPK untuk tahun 2022 di 78 kelurahan kurang lebih Rp.7,8 miliar,” Kamis (24/11/2022).
Lanjutnya, penggunaan anggaran tersebut ada beberapa item program pekerjaan yakni oprasional kelurahan 30 persen, pembangunan fisik 20 persen, pemberdayaan masyarakat 20 persen, lembaga penguatan kemasyarakatan 30 persen, Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga (PKK) 25 persen dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 5 persen.
Dikatakan Abdullah, yang jelasnya anggaran DPPK sudah ada karena keterlambatan dari pihak kecamatan untuk lakukan permintaan makanya juga kami tidak serta merta harus cairkan begitu saja.
Olehnya itu, dirinya berjanji akan segera menyalurkan anggaran tersebut jika pihak kecamatan sudah masukan SPM untuk di keluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Ia berharap, karena anggaran kelurahan sudah ada maka secepatnya pihak kecamatan segera lakukan permintaan karena mengingat waktu tahun pergantian tahun 2023 semakin dekat.*(Abril).
