Buletinmalut.com SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut), berhasil memperoleh predikat cukup terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan mengelokasi angka indeks 2,47.
Hal ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berbasis elektronik, baik terhadap instansi pusat maupun pemerintahan di tingkat daerah tahun 2022.
“Nilai implementasi SPBE 2,47. Kalau disandingkan dengan Provinsi Maluku dan Papua, kita lebih tinggi, kalau dengan Sulawesi yaitu Gorontalo kita urutan kedua,” ucap Kadis Kominfosan Malut, Iksan R.A Arsad, Senin (03/04/2023)kemarin.
Iksan mengatakan, indikator penilaian SPBE tersebut kurang lebih ada empat, seperti kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan layanan SPBE.
Iksan mengemukakan, ia mengaku bersyukur bahwa Sulawesi Selatan berada di bawah Maluku Utara, yakni berada di angka indeks 2,35. Padahal kata dia, Sulewesi Selatan lebih dahulu mengimplementasi SPBE ketimbang Maluku Utara.
“Bahkan kita belajar ke sana (Pemprov Sulsel-red). Tapi ternyata evaluasi kematangan mereka masih di bawah kita. Bisa saja kita lebih tinggi dari Sulawesi Selatan, karena kita mengacu pada master plan, dan mereka juga punya. Tapi ada beberapa yang mungkin mereka belum punya,” ucap Iksan menambahkan.
Untuk arsitektur SPBE, lanjut Iksan, Pemerintah Pusat baru rencana mengadakan tahun ini. “Jadi, selesai Idul Fitri pihaknya akan masuk atau mengikuti bimbingan teknis arsitektur SPBE dari Kemenpan-RB. Karena di SPBE itu ada arsitektur, jaringan, kebijakan dan ada aplikasi. Ada juga manajemen keamanan,” ungkapnya.
Walaupun terkesan jalannya masih parsial, kata Iksan, misalnya terkendala jaringan dan lain sebagainya, tapi sebenarnya sudah terintegrasi.
“Memang sementara tim lagi memperbaiki, karena ada komponen-komponen yang dibangun sudah cukup lama,” tutur Iksan.
Dari sisi integrasi aplikasi, ia memaparkan, Pemprov Maluku Utara telah masuk kategori cukup matang. Hal ini karena ketika warga sudah bisa berinteraksi secara langsung dengan layanan publik pemerintahan, maka rate akan naik.
“Contoh di Bapenda tentang pajak online, terus tentang perizinan, kemudian layanan kesehatan, perpustakaan, dan sebagainya,” tandasnya.*(red/adv)
