Buletinmalut.Com TERNATE – Puluhan aliansi Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) bersatu Cipayung Cabang Ternate dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara (Malut) melakukan demonstrasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie (CB).
Sebelumnya puluhan massa aksi OKP tersebut yang hendak menerobos menuju RSUD CB sempat di hadang oleh aparat kepolisian Ternate di depan perumahan Bank Indonesia (BI) sehingga terjadi saling dorong.
Berdasarkan pantauan media ini, setelah tiba salah satu dari massa aksi mencore-coret dinding bangunan RSUD CB menggunakan pilox bertuliskan,” Cabut BLUD. Tak hanya itu, massa aksi juga melanjutkan orasinya di rumah jabatan gubernur Maluku Utara (Malut).
Salah Satu Orator, Darman Leko, dalam orasi singkatnya menyampaikan, bahwa terkait hearing yang dilakukan bersama pihak RSUD CB tidak ada solusi yang diberikan.
“Saat hearing tadi terjadi perdebatan yang alot sehingga tidak ada solusi dari pihak RSUD dan pertahankan pendapatnya dengan alasan bahwa punya tesis terkait rumah sakit namun kami (OKP) juga pengetahuan soal itu,” ujarnya, Senin (8/5/2023).
Ia menyebutkan, pihak kimia farma tidak lagi mendistribusikan obat-obatan ke RSUD CB karena masih ada tunggakan pembayaran sehingga kerjasama tersebut terhenti.
Selain itu juga, ada ruangan baru yang tidak di fungsikan oleh pihak RSUD CB namun jika hal itu terjadi dalam keadaan darurat pasien yang hendak akan di operasi harus mengikuti antrian.
“Keterbatasan itu terjadi salah satu dari faktornya adalah sistim Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) lantaran sentral pengalihan keuangan sehingga jadi pemicu kurang lancarnya sektor pelayanan,” jelasnya.
Sementara, Sekretaris DPD KNPI Malut, Samir Jahum, mengatakan, terkait aksi yang kami lakukan ini bersama OKP cabang Ternate, ada beberapa tuntutan yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), pertanyakan 63 vendor yang sampai saat ini belum dibayar dan juga soal 2 nomor rekening fiktif di Bank Mandiri serta retribusi obat yang tidak masuk ke RSUD
“Sepengetahuan kami buku rekening resmi yang di miliki oleh RSUD CB itu di Bank Maluku, sehingga yang menjadi pertanyaan kami ada dua nomor rekening terparkir di Bank Mandiri,” kisahnya.
Meski begitu, pada saat hearing tadi bersama pihak manajen RSUD CB tidak ada solusi yang diberikan sehingga persoalan ini akan kami kawal terus sampai tuntas.
Dirinya juga mengancam, akan melakukan aksi besar-besaran pada 10 Mei 2023 dengan materi tuntutan yang sama di Bandara Sultan Babullah Ternate dan fokus titik kumpul kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unkhair.
“Pada 10 Mei 2023 yang rencananya wakil Prisiden Republik Indonesia (RI) akan berkunjung ke Maluku Utara (Malut) dan terkait dengan permasalahan tersebut, itu akan kami sampaikan,” tuturnya.
Disisi Lain Direktur RSUD CB Malut, Alwia Assagaf, menjelaskan, pihaknya sangat terbuka soal informasi publik karena pada prinsipnya saya sifatnya hanya mengelola dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang sedang di alami manajemen rumah sakit.
“Sebelum menjabat, persoalan manajemen tersebut sudah beberapa kali di audit oleh instansi tertentu, dan karena saya di percayakan jabat Direktur maka hal itu harus di pelajari,” kata dr.Alwia.
Direktur akui, ada pun hal-hal terkait dengan masalah pihaknya menyurat ke Inspektorat Malut untuk mereviu hutang dan opname kas, menurutnya permasalahan yang di hadapi RSUD CB sangat banyak.
“Sementara ini dirinya lagi berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan hutang-hutang yang belum terbayarkan yaitu, TPP kurang lebih Rp 16 miliar yang di peruntukan ASN serta Non ASN,”
Hutang Tersebut, bermula pada saat dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 9.3 tahun 2020 yang didalamnya bahwa TPP diberikan oleh pemda Malut kepada ASN kecuali yang pertama adalah BLUD otomatis ASN di sini tidak dapat.
Lantaran ASN, tidak dapat mantan Direktur lama berinisiatif membuat aturan tambahan pengaturan sendiri. Namun tetapi dari tahun ke tahun jumlah mengalami perubahan, sebagaimana awalnya dokter spesial pada tahun 2020 mendapatkan Rp.10 juta perbulan sampai 800 orang.
“Pada tahun 2021 ada peningkatan menjadi Rp 20 juta perbulan diikuti dengan seterusnya sampai 800 orang dan kemudian tahun 2022 anggaran BLUD tidak mencukupi bukan pemda maka kemudian diturunkan berdasarkan Pergub menjadi Rp.15 juta,” ucap Alwia.
Karena ketidakmampuan itu, karena RSUD juga punya kebutuhan rutin seperti listrik, air, biaya makan minum, pemeliharaan lif, alat kesehatan dan lainya serta pengadaan perbekalan farmasi. Oleh kebutuhan tersebut sangat besar sehingga terjadi hutang TPP dan hutang perbekalan farmasi.
Sedangkan, hutang perbekalan farmasi sebesar Rp 43 miliar itu berdasarkan neraca tim keuangan yang dibuat dibawah Wadir per 1 Desember 2022 dan sekarang kami juga masih berupaya bagaimana agar hal ini bisa teratasi.
“Karena rumah sakit ini juga merupakan rujukan di 10 kabupaten/kota di wilayah Malut, dengan memiliki dokter spesial 37 orang dan dokter sub spesial 7 orang, itu sangat lengkap, peralatanya juga bisa di bilang lengkap walau itu sebagian ada kerusakan,” pungkasnya.
Ia tambahkan, sebelum pihak menjabat sudah pernah dilakukan pembahasan bahwa anggaran perbekalan farmasi akan di take over oleh pemda malut sebesar Rp.9 miliar dan pada saya masuk di buatkan dokumen- dokumen pendukung.
“Ternyata hal itu ada sedikit kesalahan, persiapan dokumen oleh BLUD berbeda dengan dokumen pemda sehingga prosesnya agak lambat tetapi ketika sudah selesai kami masukan ke BPKAD Malut namun sesudah itu opname reviu hutang yang dilakukan Inspetorat Malut di temukan dokumen masih ada yang kurang,” tutupnya.*(Abril).
