Buletinmalut.com TERNATE – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ternate melakukan demonstrasi dikantor walikota Ternate menuntut pembangunan infrastruktur dan bantuan tower jaringan internet pada tiga daerah, Terdepan, Terpencil dan tertinggal (3T) khususnya di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate.
Hal ini disampaikan oleh, Koordinator aksi GMKI Cabang Ternate, Stanley Rumthe, dalam orasinya, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) diberikan kewenangan untuk pelayanan sepenuhnya terhadap masyarakat dengan legitimasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sember Daya Manusia (SDM).
Lanjutnya, hal tersebut berdasarkan Undang- Undang (UU) nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah, maka dengan itu sudah selayaknya mendapatkan layanan infra struktur.
“Demi terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat serta kesejahteraan terutama daerah 3T namun persoalan itu tidak berbanding lurus dengan realita yang terjadi,” ujarnya, Jumat (26/5/2023).
Dikatakan, persoalan tersebut merupakan Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate baik itu Infrastruktur non fisik maupun secara fisik seperti Pulau Hiri, Pulau Moti dan Pulau Batang Dua.
Ia menyebutkan, setelah pulau Batang Dua di tetapkan sebagai kecamatan pada tahun 2007 dengan harapan dapat menggenjot pembangunan namun sampai hari ini masih mengalami stagnasi berkepanjangan karena tidak terlihat pembangunan signifikan sejak dua dekade di mekarkan.
Maka dari itu, GMKI cabang Ternate saat melakukan program pengabdian kepada masyarakat selama 9 hari di pulau Batang Dua sekaligus mengadvokasi temukan berbagai persoalan disana.
“Terlihat kesenjangan pembangunan yang sangat terasa mulai dari infrastruktur jaringan yang tidak merata dan hanya bisa di akses oleh daerah tertentu yaitu di pulau mayau, sementara di kelurahan Lelewi, Perum, Bido dan Tifure belum terjangkau,” jelasnya.
Persoalan tersebut tak sampai disitu, namun ada juga talud penahan ombak yang tidak menyeluruh bahkan mengancam pemukiman masyarakat yang berdekatan dengan pantai karena proses abrasi sangat cepat.
Selain itu, akses jalan aspal dan pelabuhan yang menjadi kebutuhan utama namun pembangunan itu tidak kunjung terealisasi dan akhirnya berdampak pada stabilitas perekonomian masyarakat.
“Dilihat dari pembangunan fisik saja sudah sangat terasa kesenjanganya belum lagi non fisik yang ditinjau dari kwalitas SDM serta mutu pendidikan karena tenaga pendidikan masih minim,” ungkapnya.
Menurutnya, lantaran minimnya tenaga pendidik bahkan ada guru yang dipaksakan memegang satu mata pelajaran hingga sampai tiga yang bukan basic keilmuanya.
Ia tegaskan, opini pembangunan kembali di janjikan oleh kedua instansi di pemkot yakni Dinas PUPR, alokasikan anggaran sebesar Rp.16 miliar untuk kebutuhan infrastruktur, sementara Diskomsandi alokasikan 3 pembangunan tower akses jaringan.
“Bahwa pembangunan tower bukan pertama kali yang selalu di usulkan masyarakat bahkan hal itu sudah sering kali disampaikan lewat musrembang dari tahun-tahun sebelumnya,” kata koodinator aksi.
Sementara walikota Ternate, M. Tauhid Soleman menanggapi hal tersebut dan berjanji akan mempelajari yang mana menjadi skala prioritas tuntutan GMKI cabang Ternate.
“Karena pada beberapa hari yang lalu tim dari pemkot Ternate sudah pernah turun ke Batang Dua dan ada langkah yang harus dilakukan termaksud dengan tuntutan oleh GMKI saat ini,” tuturnya.
Bahwa, kami juga akan melihat sejauh mana ketersedian anggaran untuk tahun 2023 dan saya juga berharap pemkot bisa upayakan dari tuntutan tersebut pada tahun ini bisa terealisasi anggaran.
Walikota akui, terkait dengan jalan, talud dan jaringan itu adalah kebutuhan dasar warga yang sangat penting untuk di upayakan serta anggaran pembangunan itu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.*(Abril).
