BuletinMalut.com TERNATE- Haluan Aktivis Anti Korupsi Maluku Utara (Hatiku-Malut) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut berbagai dugaan kasus korupsi di Halmahera Timur (Haltim) Maluku Utara (Malut).
Koordinator Lapangan Hatiku-Malut, Rizal Damola, mengatakan, bahwa pihaknya selaku pemuda Malut bagian dari generasi Fagogoru bergabung dalam aliansi ini mendatangi gedung KPK untuk melakukan demonstrasi.
“Korupsi, Kolusi dan Napotisme (KKN) adalah musuh bersama bangsa yang dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan ,baik itu bidang ekonomi, politik, hukum dan lainnya,” ujarnya, Senin (3/6/2024) melalui rilis yang diterima media ini.
Dikatakan, kasus tersebut diduga menyeret nama sejumlah pejabat penting yakni Bupati dan Wakil Bupati (Ubaid Yakub-Anjas Taher serta kemudian Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Ricky C Rifat.
Menurutnya, ke 3 nama tersebut tersandung kasus dugaan korupsi Bosda tahun 2015 yang merugikan negara Rp 2,9 miliar, kasus Covid 19 tahun 2020 sampai 2021 totalnya Rp 28,1 miliar.
Selain itu juga, ada kasus dugaan gratifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai yang diperoleh hasil investigasi sejumlah LSM lokal kemudian disertai audence bersama pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Timur.
Ia tegaskan, sebagai lembaga Exra Ordinary Crime bahwa KPK punya tanggungjawab penuh untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kita tahu KPK adalah lembaga independen, tidak bisa ada intervensi dalam penanganan kasus KKN apalagi sampai KPK juga ikut masuk angin,” jelasnya.
Meski begitu, lembaga penegak hukum di daerah, baik ditingkat provinsi seperti Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mau pun itu Kejaksaan Negeri Halmahera Timur harus berani mengungkap secara tuntas kasus korupsi.
“Meski pun itu melibatkan petinggi-petinggi di daerah, penegakan hukum harus berjalan, kebenaran harus terus dikawal, dan keadilan harus perlu ditegakkan apalagi terkait terduga para koruptor,” tutupnya.*(Abril).
