BuletinMalut.com TERNATE- Forum Masyarakat Peduli (FMP) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Maluku Utara (Malut) segera periksa Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, James Uang-Djufri Muhammad.
FMP Halmahera Barat mendesak para APH lantaran dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai kurang lebih Rp. 208.500.000.000 diduga dikorupsi.
Koordinator Lapangan FMP Halmahera Barat, Raffy Wadja, dalam orasinya, bahwa sudah seharus Aparat Penegak Hukum atau APH untuk mengusut secara tuntas dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kurang lebih Rp Rp. 208.500.000.000 miliar di Halmahera Barat.
“Dana Pinjaman tersebut diduga dikorupsi oleh bupati. Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhammad juga dipanggil agar diperiksa, terkait hal tersebut,” desaknya, Jumat (20/9/2024).
Lantaran itu, menurut Raffy, dana pinjaman PEN yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat yaitu kurang lebih Rp. 208.500.000.000 miliar dengan peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur
Sehingga itu, dugaan kasus korupsi bahwa pihaknya menilai dari APH tidak begitu jeli melihat persoalan itu terkait dengan dana pinjaman PEN Pemkab Halmahera Barat.
Dirinya menyebutkan, pihaknya mendesak atau menuntut supaya Kejati Maluku Utara agar mengusut tuntas masalah tersebut, segera tangkap dan adili Bupati Halmahera Barat (Halbar).
Seraya menambahkan, selain itu, ada juga dugaan penyelewengan anggaran bantuan dana hibah Gereja GMIH Desa Togola Sanger di Halmahera Barat, sehingga Polda dan Kejati Maluku Utara harus mengambil alih kasus tersebut.*(Ril/red).
