BuletinMalut.com.TERNATE- Wali Kota Ternate, M.Tauhid Soleman buka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) tingkat kecamatan.
Musrembang tersebut, diusul dengan tema” Peningkatan kwalitas Pelayanan Publik Infrastruktur Dasar pada Wilayah Bahim dan Kemudahan Keadilan Dalam Peroleh Energi Optimalisasi Jaminana Perlindungan Kerja Rentan”.
Wali Kota Ternate, M.Tauhid Soleman dalam sambutannya, mengatakan, untuk di tahun 2025 adalah masa peralihan kepemimpinan dari yang lama ke arah kebijakan yang baru. Lantaran bakal dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Dikatakan, harus melakukan penyelarasan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan agar tetap selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045. Ini juga harus menyesuaikan arah kebijakan pemerintahan yang baru.
Sementara Camat Pulau Ternate, Royandi Nasir, menjelasjan, untuk di kecamatannya sudah dibentuk komunitas Serdadu Gamlamo dan hal ini menceritakan tentang sejarah, adat serta budaya.
Untuk itu, menurut camat, Musrembang tingkat Kelurahan telah selesai dan pelaksanaan Musrembang itu didampingi dari Kecamatan secara langsung.
“Musrembang Kelurahan itu kita langsung melibatkan kepala-kepala seksi untuk bisa pantau langsung usulan dari masyarakat. Sehingga, ada usulan-usulan warga yang urjen bisa dimasukan ke program Organisasi Perangkat Daerah (OPD)mau pun ditingkat Kelurahan sendiri,” jelasnya. Selasa (11/2/2025).
Dia beberkan, Kecamatan Pulau Ternate bakal dijadikan visi sebagai kecamatan pariwisata. Karena adanya Komunitas Serdadu ini bisa mengakomodir sejumlah Sumber Daya Alam (SDA) menyangkut dengan Sejarah.
“Baik itu, Makam Sultan Babullah, Benteng Kastelah, Ake Rica, Ake Jobubu. Sehingga, pemerintah Kecamatan berkomitmen menjadikan sebagai Pariwisata yang unggul di Pulau Ternate,”pungkasnya.
Berikut Usulan Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan Kecamatan Pulau Ternate ;
1. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, yang menghasilkan 36 Usulan
2. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yang menghasilkan 70 Usulan
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang menghasilkan 45 Usulan.*(Ril/red).
