Buletinmalut.com TERNATE – Walikota Ternate pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Pulau Batang Dua berjanji akan membangun jalan dan memberikan bantuan 2 unit mesin lampu serta 1 unit Mobil Ambulance.
Walikota Ternate, M.Tauhid Soleman dalam sambutanya, mengatakan, Musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan di kelurahan Pantai Sagu merupakan yang terakhir dari 8 kecamatan se-kota Ternate.
“saya menghadiri Musrenbang di kecamatan Pulau Batang Dua secara khusus lantaran juga sebagai kunjungan kerja dalam rangka pelantikan 3 pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate,” ujarnya. Sabtu (11/3/2023).
Dikatakan, bahwa musrenbang adalah sebagai sebagai alat atau komunikasi antara Pemkot dan masyarakat karena ada inspirasi yang harus di dengar dari warga karena itu merupakan acuan penting dari mekanisme perencanaan akan dibangun.
Lanjutnya, mau pun itu top dawn atau botton up dalam artian dari bawah ke atas atau sebaliknya, selain itu juga tidak semua usulan dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota akan bisa terakomodir semua.
“Apa yang ingin disampaikan oleh warga ke Pemkot maka pada hari ini juga saya perlu sampaikan bahwa ada hal lain yang harus dilakukan oleh Bappelitbangda agar bisa menyerap tiap usulan secara dokumen dari para delegasi,” jelasnya.
Meski begitu, ada pun yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah pada hari ini dan bagi kami itu adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan dokumen musrenbang karena hai itu bisa saja ada usulan yang belum terakomodasi pada kegiatan resmi.
Ia menyebutkan, pulau Mayau dan Tifure tahun 2024 kami akan berikan bantuan mesin masing-masing 1unit dengan kapasitas 150 kva dan itu adalah sebuah kepedulian pemerintah.
Tak hanya itu, bahwa kedua pulau tersebut yang berada di wilayah administrasi kecamatan Pulau Batang Dua di tahun anggaran 2023 mendapatkan anggaran pembangunan jalan yakni Mayau 8,6 miliar dan Tifure 5,8 miliar.
“Dan untuk Tifure sendiri akan diberikan 1 unit mobil Ambulance dan pemerintah juga menyiapkan rumah singgah di Ternate bagi warga pulau terluar seperti Batang Dua, Hiri dan Moti (Bahim).
Tauhid Tambahkan, ada dua pokok penting yang harus saya sampaikan terkait inflansi dan pencegahan stunting. Menyangkut inflansi kalau pemerintah sudah membangun namun kalau harga satuan beli barang mahal itu jelas akan sulit penuhi kebutuhan masyarakat,” kata dia.
Tak hanya itu, dirinya juga pasca melantik kepala Dinas Kesehatan, Fathiyah Suma, menekankan agar tetap fokus bekerja apa lagi yang terkait dengan stunting itu sangat penting harus mengejar target pemkot yaitu di tahun 2024 kedepan bisa capai 14 persen.
“Kalau pun ada upaya determinasi untuk dorong agar angka itu turun lebih jauh dari 14 persen itu akan lebih baik karena dari jumlah penduduk di kota Ternate jangan terkendala dengan adanya stunting,” tegasnya.
Disisi Lain, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menjelaskan, karena Kecamatan Pulau Batang Dua sudah melakukan pra musrenbang maka kami hanya lakukan list kembali.
“Usulan yang dimasukan Kecamatan Pulau Batang Dua yaitu masalah transportasi, fasilitas kesehatan dan pembangunan jalan serta item kerja lainya sudah masuk di tahun 2023,” pungkasnya.
Hal itu, adalah merupakan sebagai bentuk mempertegas di akhir usulan musrenbang tingkat kecamatan dan kemudian selanjutnya kami juga telah agendakan forum Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dilaksanakan pada 20 Maret dan Musrenbang Kota di 21 maret 2023.
“Kami awali ini sebelumnya karena dengan pertimbangan agar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) supaya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) khusus dari bagian Keuangan,” pungkasnya.
Mengapa tidak, karena hal itu adalah harapan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Ternate agar usulan-usulan tersebut bisa cepat agar mereka juga lakukan pembahasan lebih detail dan kami respon dengan baik tahun 2023 untuk di anggaran 2024 mendatang.
“Ada beberapa poin yang dirinya tekankan dalam Ranwal RKPD kemarin kami sudah lakukan rapat konsultasi publik karena hal itu berdasarkan UU nomor 25 tahu 2004 tentang sistim pembangunan perencanaan nasional,” tandasnya.
Olehnya itu, tujuan dari UU tersebut yaitu bagaimana RKPD atau dokumen yang kami susun agar menjadi sangat berkualitas dan bisa dilaksanakan secara maksimal dan usulan dari 7 kecamatan sudah masuk di Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai dengan Permendagri.
Penulis : Abril
Editor : Redaksi
Categori : PN
