BuletinMalut.com.TERNATE- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara (Malut) mulai pemeriksaan pendahuluan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di instansi Pemerintah Kota Ternate.
Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea, menuturkan bahwa pihaknya saat ini melakukan pemeriksaan terkait anggaran dan Pendapatan Asli Daerah.
“Pemeriksaan ini, masih tahap pendahuluan, itu disampaikan sebelum Wali Kota Ternate, M.Tauhid Soleman cuti dari jabatannya,” ujarnya, Rabu (18/9/2024) usai melakukan rapat di Kantor Walikota Ternate.
Pendahuluan yang dimaksud, yaitu masih pada tahap pemetaan indikasi-indikasi yang nantinya bakal diperdalam. Dan jelasnya pemeriksaan berlaku di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengajukan permintaan anggaran.
Dikatakan, kalau untuk OPD yang mengelola pendapatan maka pihaknya bakal fokus di PAD seperti yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BP2RD), kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta lainnya.
Kemudian, terkait dengan penganggaran pihaknya melihat dari proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sampai penetapan APBD.
Lanjutnya, ketika pembahasan APBD 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate dirinya bakal hadir untuk mengetahui sejauh mana pembahasannya antara Legislatif dan eksekutif.*(Ril/red).
