Buletinmalut.com TERNATE- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada potensi merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sistim pengelolaan tidak terintegrasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK, Penindakan dan Pencegahan Wilayah V, Abdul Haris, bahwa potensi kebocoran PAD kalau dilihat dari cara pengelolaan Pemkot Ternate tetap pasti ada.
Lanjutnya, kebocoran tersebut lantaran cara pengelolaan PAD diserahkan pada masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga tidak terintegrasi dan kemudian tidak semua memakai sistim elektronik.
“Kalau bayar tunai dan terima tunai masih dengan cara manual seperti pengelolaan parkir kendaraan, bayar pajak itu terkesan pendapatan itu belum dioptimalkan,” kata Haris, Jumat (26/4/2024).
Menurutnya, kemudian yang harus bekerja keras yaitu dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, makanya harus dievaluasi setiap 3 bulan sekali.
Olehnya itu, kalau menggunakan cara sistim maka kerjanya tidak menumpuk seperti manual harus banyak berkas tersimpan diatas meja sehingga peluang main mata dan terima suap sangat berpotensi.
“Kalau terintegrasi 1 pintu namun tetapi jendelanya banyak itu sama saja ciptakan peluang ada kongkalikong. Kalau sistim terintegrasi verifikasi dokumen itu sangat mudah tidak lagi dari meja ke meja lainya sehingga kepungurasan cepat dan terpantau,” jelasnya.
Meski begitu, yang berperan penting dalam pemerintahan ada pimpinan yakni Walikota Ternate, M.Tauhid Soleman dan kalau kinerja bawahanya tidak maksimal maka harus diingatkan.
“Masa kinerja bawahan atau OPD terkait tidak efektif yang kemudian tidak diberikan sanksi, sehingga itu kami juga akan selalu berikan peringatan kepada walikotanya,” tegasnya,” *(Abril/red).
