Buletinmalut.com TERNATE- Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Maluku Utara (Malut) desak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Malut, M. Al Yasin Ali agar copot Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut, Ahmad Purbaya dari jabatannya.
Desakan ini dikatakan, Ketua PSPM Malut, Mudasir Ishak, kami meminta kepada Plt Gubernur Malut agar mencopot Kepala BPKAD Malut, Ahmad Purbaya dari jabatanya karena dinilai telah menimbulkan kegaduhan sehingga mencoreng nama baik Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Apa lagi dalam Satu atau 2 hari ini Plt Gubernur berencana bakal melakukan perombakan kabinetnya maka Ahmad Purbaya juga harus dicopot lantaran masih banyak pihak rekanan yang belum dibayarkan haknya,” tegasnya, Selasa (2/1/2024).
Dikatakan, para kontraktor atau rekanan yang datang secara berbondong-bondong di Kantor BPKAD Malut untuk meminta agar haknya dibayarkan sampai terjadi kekacauan, itu sudah mencoreng nama Pemprov dihadapan publik.
Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 kemarin yang bermuara di BPKAD Malut menjadi tolak ukur atau catatan pahit bahwa dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan dengan baik sesuai harapan.
Lanjutnya, karena jika dilihat pengelolaan keuangan kurang baik pada tahun 2023 sehingga Pemprov Malut banyak meninggal kan hutang kurang lebih ratusan miliar pada pihak rekanan.
Selain itu, dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Gubernur Malut, AGK dan 6 orang lainya diduga ikut menyeret nama Ahmad Purbaya.
Ia menuturkan, agar tidak memperhambat pelayanan publik di BPKAD Malut maka Plt Gubernur harus mencopot Ahmad Purbaya dari jabatanya bahkan namanya juga telah tersandung berbagai masalah di wilayah kerja Pemprov.
Mudasir berkeyakinan, jika Ahmad Purbaya masih dipertahankan maka secara otomatis pengelolaan untuk anggaran 2024 akan menimbulkan masalah dan lebih parah dari tahun 2023 kemarin. Sehingga itu Kami minta kepada Plt Gubernur segera copot yang bersangkutan dari jabatannya.
“Kami mau melihat atau menantang Plt Gubernur Malut, apakah berani untuk copot yang bersangkutan dari jabatanya selaku Kepala BPKAD untuk memulihkan nama baik Pemprov terhadap publik,” tutupnya.*(Abril).
