BuletinMalut.com.HALUT- Dewan perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Halmahera Utara (Halut) soroti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Kelapa.
Anggota DPRD Halmahera Utara, NS Mariane Priska, mengatakan, menurut dia bahwa Perda tersebut sudah sesuai dengan dengan peraturan dan kelapa menaikan nilai ekonomis.
“Kalau hanya jual kelapa tanpa pengolahan maka harga jual kelapa tetap akan murah. Sedangkan di tempat lain sebulum dijual mereka mengolahnya terlebih dahulu agar nilai jualnya lebih tinggi,” ujarnya. Kamis (19/6/2025).
Dia tegaskan, Perda Nomor 02 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Kelapa tidak mengatur terkait dengan harga standar. Namun saja hanya mengatur aspek-aspek seperti yakni perkebunan kelapa, kemitraan pengendalian harga secara umun.
Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten atau Pemda Halmahera Utara melaksanakan mandat berdasarkan Perda sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas kelapa.
Selain itu juga, Pemkab juga harus berikan pelatihan terhadap petani dan menyuplai pupuk. Bahkan pemerintah dapat mendorong varietas lainnya seperti kelapa genjah.
Meski begitu, dirinya tak mempermasalahkan jika ada anggota DPRD Halmahera Utara yang turut terlibat dalam melakukan bisnis kelapa karena itu tidak melanggar. Karena itu merupakan bisnis murni.
Bahkan dia mengakui, mempunyai kebun kelapa namun dirinya tidak melakukan jual beli kelapa lantaran sementara lagi fokus dengan bisnis lainnya yang sedang dijalani oleh pihaknya.
“Justru dengan teman-teman DPRD yang berbisnis kelapa turut ciptakan lapangan kerja dan kemudian mendukung harga jual yang stabil,” jelasnya.
Sehingga itu, mari bersama-sama melihat Perda secara rasional jangan hanya dari sisi negatif maka itu tidak akan ditemukan fakta .Bahkan Perda itu mendukung dan lindungi para petani.*(Wir/red).
