BuletinMalut.com.TERNATE- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate rapat bersama membahas tahap I akhir Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy, mengatakan, pembahasan KUA PPAS 2025 tersebut ada beberapa poin penting ditekankan kepada Pemkot Ternate.
Penekanan itu, terkait belanja pendapatan tahun 2025 kedepan supaya menyesuaikan dengan pendapatan yang ril. Lantaran ini masih sifatnya KUA PPAS maka semua program masuk pada DIM lewat rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan komisi masing-masing.
“Kami meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya turut sesuaikan dengan proyeksi kemampuan pendapatan yang akan datang,” ujarnya, Kamis (29/8/2024).
Selain itu, dari Banggar DPRD Kota Ternate juga meminta pada yakni Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Perumda Ake Ga’ale dan lainnya agar anggaran biaya tak terduga untuk kepentingan bencana alam di daerah ini.
Menurutnya, Ternate merupakan daerah rawan terjadinya bencana alam yang sewaktu waktu bisa saja terjadi tanpa diketahui. Untuk rancangan anggaran tersebut masih berkisar kurang lebih Rp 1 triliun.
“Rencana untuk menandatangani dokumen daerah antara DPRD dan Pemkot yaitu pada 2 September 2024 dan juga sekaligus KUA PPAS perubahan,” jelasnya.
Muhajirin menyebutkan, sebelum dokumen itu ditandatangani maka pihaknya bakal melakukan kroscek terlebih dahulu terkait ril pendapatan yang diproyeksikan dan belanja yang telah disusun oleh Pemkot Ternate.
Sementara, Ketua TAPD Kota Ternate, Rizal Marsaoly, bahwa hal ini menindak lanjuti berdasarkan apa telah disampaikan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman pada sidang paripurna kemarin di DPRD.
Dikatakan, yang disampaikan di paripurna kemarin terkait rancangan posko Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan disusun untuk tahun 2025.
“Yang dibahas itu mulai dari komponen pendapatan, belanja serta pembiayaan dan kurang lebih bagaimana melihat proyeksi pendapatan sampai tahun depan, kemudian juga evaluasi pendapatan tahun 2024,” kata Rizal yang juga Sekda Kota Ternate.
Meski begitu, sejumlah Daftar Inventaris Masalah (DIM) juga dibahas yang kini mendapat catatan dari DPRD Kota Ternate dan itu telah disepakati dikembalikan ke TAPD.*(Ril/red).
