Buletinmalut.com TERNATE – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate sarankan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah (BP2RD) agar honor petugas retribusi dibayarkan secara perbulan bukan berdasarkan capaian target.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Haryanto Hanadar, mengatakan, pihaknya berikan saran kepada BP2RD Kota Ternate agar membayarkan honor petugas penagih retribusi secara perbulan bukan berdasarkan capaian target.
“Dua instansi yang punya petugas penagih retribusi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perhubungan (Dishub),” jelasnya, Rabu (5/4/2023).
Lanjutnya, kalau berdasarkan capaian target 70 persen untuk membayar honor petugas penagih retribusi, itu akan terasa cukup lama menunggu dan alangkah baik honor tersebut di bayarkan perbulan.
Dikatakan, jika honor itu dibayarkan dengan perbulan maka hal tersebut bisa menutupi tingkat kebocoran Pendapat Asli Daerah (PAD) dari pada jika dibayarkan berdasarkan capaian target karena harus menunggu 2 sampai 3 bulan.
“Namun Dari pihak BP2RD sendiri katakan bahwa pembayaran honor petugas retribusi harus berdasarkan capaian target, dan bagaimana jika hal itu capaian target sampai 7 bulan, jadi, secara otomatis honor tersebut berdasarkan itu,” pungkasnya.
Meski begitu, agar langkah atau saran yang pihaknya berikan supaya kiranya dari BP2RD sendiri bisa menindak lanjuti karena untuk kurangi kebocoran PAD.
Ia tambahkan, kalau menurut yang di sampaikan kadishub kepada dirinya bahwa untuk pendapatan KIR yang baru 2 bulan operasi pendapatan sudah capai kurang lebih Rp.100 juta.
“Namun anggaran kebutuhan yang harus di berikan kepada Dishub itu yang belum di cairkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yaitu Rp 300 juta dan kendala sehingga tidak cair kami belum tau alasan pastinya,” tutupnya.*(Abril).
