BuletinMalut.com TERNATE- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate mengecam dugaan tindakan represif oknum anggota Polres Sorong, Papua Barat kepada Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus di Sorong.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Ternate, Mulyanto Soleman, mengecam terhadap dugaan tindakan represif oleh oknum anggota kepolisian terhadap massa aksi yang berdemontrasi di Polres Sorong.
“Dugaan tindakan represif anggota polisi tersebut terjadi di depan kantor Polres Sorong saat massa aksi dari OKP Cipayung Plus Sorong menyoroti kasus pembunuhan seorang mahasiswa berinisial FS dari Universitas Muhammadiyah (Unamin) Papua Barat, ujarnya, Minggu (12/5/2024).
Lanjutnya, padahal dalam sistem demokrasi menyampaikan pendapat saran serta kritikan didepan umum itu di jamin secara konstitusional sudah jelas namun faktanya masih ada juga yang melakukan tindakan represif.
Dikatakan, melihat kejadian tersebut sangat disayangkan tindakan dilakukan oleh pihak kepolisian yang tidak bertanggungjawab karena hal itu dinilai mencederai demokrasi
Meski begitu, jika dinilai dalam pandangan hukum mengacu pada status fundamental norma yang sebagaimana merupakan dasar pembentukan Undang-Undang (UU) dan pancasila.
“UU dan pancasila seharusnya dijadikan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang yang mengacu pasa azas melindungi, mengayomi dan melayani yang tertuang dalam pasal 2 UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian sangatlah jelas,” kata, Mulyanto.
Ia menyebutkan, dugaan tindakan represif pihak kepolisian mengakibatkan salah satu mahasiswa yang menjadi sasaran korban oleh oknum aparat tersebut. Maka demikian ,oknum aparat kepolisian itu harus di tindak sebagai bentuk pertanggung jawaban.
Mulyanto menegaskan, adapun kalau pihak kepolisian masih pertahankan tindakan- tindakan yang dinilai tidak wajar tersebut maka dari HMI Cabang Ternate merupakan bagian dari membangun solidariras kepada teman-teman HMI Cabang Sorong serta dengan elemenya lainnya turut mengecam tindakan itu.
“Pihak kepolisian harus mampu membuat oknum pertanggungjawaban hukum dengan segala efek jera yang mesti diterima sebagai konsekuensi hukum yang junjung tinggi itu,” pungkasnya.*(Abril).
