Buletinmalut.com TERNATE –Pemerintah Kecamatan Pulau Moti dan Kecamatan Ternate Tengah terkendala juknis sehingga terlambat mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk permintaan pencairan DPPK di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate.
Camat Moti, Fahruddin Ginting, mengatakan, terkait dengan keterlambatan untuk melakukan permintaan pencairan Dana Pemberdayaan Partisipatif Kelurahan (DPPK) karena ada sedikit kendala ada pengimputan data pada sistim.
Lanjutnya, namun terkait dengan hal itu, pihaknya sudah keluarkan SPM untuk permintaan pencairan anggaran pada 25 November serta sekarang sementara di proses di BPKAD Kota Ternate dan Senin pekan depan sudan akan terealisasi.
Menurutnya, sedangkan anggaran tersebut digunakan untuk item program yaitu oprasional pemerintah kelurahan, pemberdayaan, pembangunan fisik atau rehabilitasi bangunan, Lembaga Penguatan Pemasyarakatan (LPM) dan Pemberdayaan dan Kesejateraan Kemasyarakatan (PKK).
Untuk itu, dari enam kelurahan maka masing- masing akan terima sebesar Rp.97 juta, selain itu, Fahruddin berharap, agar anggaran DPPK agar diperuntukan sesuai dengan juknis agar masyarakat lebih menikmati hasil dari pembangunan.
Secara terpisah, Camat Ternate Tengah, Yusup Djaman menjelaskan, anggaran tersebut sudah ada di BPKAD namun saja karena ada perubahan juknis sehingga pihaknya melakukan penyusuain data kembali.
“Karerna ada perubahan makanya kami menunggu juknis tersebut agar tidak ada terjadi kesalahan seperti pergeseran anggaran, hal itu kami,sudah benahi dan sementara di proses di keuangan daerah” ungkapnya, Jumat (25/11/2022).
Dikatakan, kalau untuk jumlah kelurahan ada 16 serta anggaran yang di terima setiap kelurahan kurang lebih Rp.100 juta dan untuk item program kerjanya, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, PKK dan oprasional kelurahan.*(Abril).
