Buletinmalut.com TERNATE – Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH) palang kantor Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (Malut).
Diketahui, pemalangan itu adalah sebuah bentuk aksi desakan terhadap walikota Ternate agar mengevaluasi transparansi penggunaan anggaran kecamatan Pulau Hiri.
Tak sampai disitu, Ampuh juga desak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera pihak Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) untuk memperjelas penambahan anggaran sesuai rancangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Ternate senilai kurang lebih Rp 12 milyar.
Hal ini dikatakan koordinator aksi AMPUH, Ardian Kader, bahwa kami tegaskan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate segera tenderkan anggaran sebesar Rp.2,2 milyar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun 2023 pada Minggu ini.
Dikatakan, bahwa pihak kecamatan selama terkesan dinilai tidak punya konsep yang terstruktur untuk Pulau Hiri berdasarkan wilayah tersebut, oleh karena itu, walikota Ternate perlu mengevaluasi tata kelola pemerintahan dan program kerja di wilayah itu.
“Karena selama ini, unsur kecamatan Pulau Hiri tidak punya langkah transparansi ke publik mengenai anggaran pembangunan,” ujarnya, Senin (12/6/2023).
Dikatakan, kondisi pelabuhan yang sampai detik ini belum selesai dibangun maka dari itu, pemerintah kecamatan dan Pemkot harus seriusi membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Pulau Hiri.
Selain itu, fasilitas Puskesmas rawat inap di Kecamatan itu masih sangat minim, paling tidak Pemkot Ternate wajib melakukan pengadaan mobil Ambulance untuk tahun anggaran 2023.
Meski begitu, wajib juga untuk membenahi kerja atau pengabdian tenaga kesehatan di Pulau Hiri, dimana menurut Ardian, dokter di pulau tersebut hanya 1 orang saja, bahkan dokter tersebut tidak menetap di tempat tugasnya dan hal ini sangat memperlambat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Ia tambahkan, Pemkot harus mempertegas jam belajar di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pulau Hiri lantaran banyak guru yang tinggal di Ternate dan ini berkosenkuensi pada disiplin waktu proses belajar mengajar.
“Sehingga itu persoalan ini harus ada pertemuan antara pemkot dan semua pihak masyarakat Hiri yakni tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk dibicarakan terkait dengan masalah itu,” tutupnya.*(Abril).
