BuletinMalut.com.HALUT- Keberangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara (Halut), Cristina Lesnussa ke luar negeri mendapat sorotan dari akademisi Universitas Hein Nomotemo (Unhena) Tobelo.
Keberangkatan Ketua DPRD Halut tersebut, ke Australia dalam rangka urusan keluarga dan kemudian dinilai telah meningalkan tugas. Tak sampai disitu, bahwa Cristina Lesnussa ini diduga tak mengantongi izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat melakukan perjalanan ke luar negeri.
Akademisi Unhena Tobelo, Gunawan Abas, mengatakan, berdasarkan informasi yang dirinya dapatkan bahwa Ketua DPRD Halut, Cristina Lesnussa yang berkunjung ke Australia tanpa melakukan cuti. Itu merupakan hal yang tidak dipahami oleh bersangkutan terkait dengan regulasi telah ditetapkan pemerintah.
“Karena sebagai pejabat politik, apa lagi seorang pimpinan DPRD Halut tidak dapat serta merta secara bebas begitu lakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan dinas ke luar negeri harus mengantongi izin resmi dari Kemendagri,”ujarnya.Rabu (11/6/2025).
Menurutnya, kalau melakukan cuti maka ketua DPRD harus tunjukan komitmennya terhadap transparansi profesionalisme, efesiensi dan kepatuhan kepada peraturan.
“Bahkan menunjukkan keterbukaan dan transparansi tentang kegiatan perjalanan ke luar negeri harus dipertanggungjawabkan terkait perjalanannya itu kepada publik atau lembaga yang berwenang,” jelas Gunawan.
Akademisi Unhena Tobelo ini, menegaskan, anggota DPRD yang melakukan perjalanan di luar negeri tanpa izin cuti, baik itu untuk kepentingan dinas mau pun pribadi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Sanksi tersebut telah diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang bersangkutan ini dapat dikenakan sanksi,” pungkasnya.
Sementara, Ketua DPRD Halmahera Utara, Cristina Lesnussa saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp (WA) terkait perjalanannya ke luar negeri belum berikan tanggapan.*(Wir/red).
