BuletinMalut.com.TERNATE- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut) Muhammad Sarmin S Adam menjalani pemeriksaan.
Muhammad Sarmin S Adam diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara pada 24 Januari 2025 terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi bantuan dan pengelolaan 2 unit kapal penangkap ikan.
Dua unit kapal bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang kemudian diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara pada tahun 2017.
Untuk pemenang tender 2 unit kapal ikan (Billfish) tersebut dimenangkan oleh CV Mandiri Makmur dengan nilai anggaran kontrak kurang lebih Rp 5.906.208.000.
Pemeriksaan itu, dibenarkan Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Richard Sinaga, mengatakan, kepada awak media bahwa Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, terkait permasalahan kasus Billfish.
Sementara, Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S Adam, enggan berkomentar panjang saat diwawancarai oleh wartawan terkait kedatangannya di Kejati Maluku Utara.
“Saya belum bisa berkomentar, singkatnya, Jumat (28/1/2025), sambil menuju mobil yang dikendarainya.
Diketahui, 2 unit kapal penangkap ikan dengan nama Billfish 01 dan 02 tersebut terindikasi atau diduga tidak diserahkan kepada kelompok nelayan namun dikelola oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara.*(Ril/red).
