Buletinmalut.com TERNTATE – Rapat Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ternate di hadiri Walikota dan 27 Paguyuban Se Kota Ternate.
Kepala Kesbangpol Kota Ternate, Nuryadin Rahman, mengatakan, rapat yang dilakukan tersebut merupakan forum pembaharuan kebangsaan.
“Jadi, ada 2 agenda yang di bahas yakni persiapan pengukuhan dan launching Forum Pembaharuan Kebangsaan Kota Ternate yang akan dilaksanakan pada beberapa hari kedepan dengan bekerjasama dari Literasi Digital,” ujarnya, Minggu (9/4/2023).
Lanjutnya, dalam rangkaian kegiatan itu akan libatkan Bupati dan walikota termaksud juga Gubernur Maluku Utara (Malut) dan kegiatan tersebut berdasarkan arahan dari walikota Ternate yaitu kegiatan dipusatkan di benteng oranje.
Dikatakan, untuk melancarkan kegiatan maka salah satu bangunan tua dibenteng oranje akan dijadikan Sekretariat Bersama (Sekber) dan kemudian dibahas program-program kerja Forum Pembaharuan Kebangsaan Kota Ternate.
Tak hanya itu, dalam kegiatan berlangsung tadi tidak lepas juga pembahasan untuk mensukseskan Pemilu 2024 mendatang, karena itu merupakan ekosistem instrumen-instrumen dari masyarakat.
Meski begitu, dalam kegiatan tadi sempat di hadiri walikota, sebagaimana untuk berikan penguatan-penguatan atau pengarahan pada paguyuban agar turut serta ikut membantu pemerintah dalam sukseskan Pemilu 2024.
“Forum tadi juga termaksud ajang sosialisasi untuk mengajak teman-teman di paguyuban untuk ikut ambil bagian dalam memberikan kontribusi dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang,” jelasnya.
Ia menyebutkan, dalam kegiatan tadi ada sebanyak 35 paguyuban yang terdaftar di Kesbangpol namun hanya kurang lebih 27 yang hadir dan berikutnya akan di undang kembali untuk rapat persiapan acara.
“Untuk paguyuban di Ternate ini semua ada perwakilanya seperti dalam daerah Malut yakni etnis Makeang, Tidore, Tobelo Galela, serta etnis lainya dalam wilayah Malut, sedangkan untuk luar daerah sendiri yaitu, Buton, Gorontalo, Manado, Jawa, Bugis dan sebagainya,” bebernya.
Ia tambahkan, dengan adanya pengurus paguyuban yang baru maka pemerintah melalui Kesbangpol berharap ada terobosan yang berbeda yang diberikan dengan kepengurusan yang lama.
“Pengurusan yang lama dan yang baru tentunya harus ada terobosan berbeda yang diberikan nanti agar komunitas itu bisa berjalan baik sesuai di atur dalam perundang undangan yang berlaku,” tutupnya.*(Abril).
