Buletinmalut.com TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) menegaskan bagi calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang masih terdaftar sebagai pengurus Partai Politik (Parpol) harus segera membuat surat pernyataan pengunduran diri.
Koordinator Divisi Teknis KPU Malut, Buchari Mahmud, mengatakan, bagi calon DPD yang masih menjadi pengurus Parpol maka itu harus segera membuat surat pengunduran diri dari partai.
Lanjutnya, kalau memang sudah lakukan hal itu dan Surat Keputusan (SK) belum dikeluar kan oleh pimpinan partai maka harus dibuat surat keterangan tanda terima bahwa permohonan pengunduran dirinya sementara dalam proses.
“Bagi calon yang masih terikat dengan ikatan Dinas atau masih terima gaji dari negara seperti TNI/Polri, PNS, Kepala Desa, atau perangkat desa, Penyelenggara Pemilu dan lainya, selurunya itu harus undur diri pada saat mendaftar saat ini,” jelasnya, Selasa (2/5/2023).
Olehnya itu, menjelang satu hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) 3 November 2023, seluruh yang terkait dengan pengunduran diri sesuai persyaratan itu harus dilampirkan dan kalau hal tersebut tidak di penuhi maka dikategorikan DCTnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Dikatakan, kalau terkait dengan ijazah yang pakai untuk daftarkan diri sebagai calon DPD setara dengan SLTA dan kalau menggunakan ijazah Strata Satu (S1) atau yang lebih di atas lagi maka dicantumkan gelar pendidikan terakhirnya di kertas suara dan itu tergantung bersangkutan jika mau pakai gelar.
“Kalau seorang calon DPD dapat gelar adat atau dia Haji itu sudah hal yang biasa dan bisa digunakan karena itu mempunyai dua model dalam daftar calon nantinya di tempel di luar dengan didalam kertas surat suara atau identitas menggunakan nama sudah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP),” tutupnya.*(Abril)
