Buletinmalut.com TERNATE – Forum Peduli Pulau Moti (FPPM) dan Pedagang sayuran belakang mall jati land melakukan unjuk rasa di kantor Walikota Ternate.
Berdasarkan pantauan Buletinmalut.com. di lapangan berselang beberapa jam kemudian pedagang sayuran dan kelapa muda juga turut ikut dalam aksi tersebut, para pedagang juga menghamburkan daganganya seperti tomat, cabe, terong dan lainya di pintu masuk kantor walikota sebagai bentuk kecewa.
Tak hanya itu, salah satu dari Satpol PP saat berjaga di lempari cabe bercampur tomat hingga mengenai sebagian dari anggota tubuhnya yang menyebabkan kesal atas kelakuan tersebut.
Fuad Albar dalam orasinya, pembangunan jalan di kecamatan pulau Moti belum di tuntaskan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate karena hal tersebut sudah di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
“Anggaran tersebut sebanyak Rp.2.285.204.535,75 dengan peningkatan jalan tanah lapen dengan tipe Telford dan volume pekerjaan 1 Kilo Meter (KM) di bawah pengawasan Dinas PUPR Kota Ternate yang dikerjakan oleh CV. Fikram Putra,” ujarnya
Menurutnya, perusahaan tersebut bekerja tidak sesuai dengan aturan Kementrian PUPR terkait dengan pembangunan jalan yang dikerjakan dengan tipe telford terlihat sangat memprihatinkan.
Lanjutnya, alat yang di gunakan seperti alat gilas jalan tidak sesuai dengan standar, penyusun batu pokok atau batu dasar karena di bawahnya terdapat rumput yang tumbuh cara kerja itu tidak ikuti aturan surat edaran Kementrian PUPR nomor:04/SE/M/2016 tentang pedoman perancangan pelaksanaan perkerasan jalan telford.
Dikatakan, kurang lebih tiga minggu soal itu kami sudah konfirmasi secara langsung namun instansi terkait dengan menindak lanjuti hal itu sehingga proses jalan terus berlanjut dan ini menunjukan bahwa Dinas PUPR dan Camat Moti selaku pimpinan di kecamatan tersebut tidak efektif dalam melakukan pengawasan pekerjaan.
“Ini sangat terkesan di lakukan pembiayaran kepada CV Fikram Utama yang sedang mengerjakan jalan di pulau Moti tidak sesuai dengan surat edaran Kementrian PUPR,”
Olehnya itu, pihaknya mengambil sikap tegas untuk mendesak walikota agar proses pekerjaan jalan yang saat ini masih berjalan agar dikerjakan dengan supaya tidak merugikan masyarakat setempat.
Disisi lain salah satu pedagang sayuran, Ain, mengungkapkan, dirinya merasa kesal terhadap Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini instansi terkait yang lantaran oknum tersebut mengaku dari Disperindag kota Ternate yang di duga kerap melakukan penagihan karcis kepada mereka dengan menjanjikan bahwa pedagang tetap aman.
“Saya jengkel karena sementara jualan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate datang membongkar tempat dagangan kami, padahal oknum petugas mengaku dari Dinas tersebut sering menagih karcis yakni Rp 5.000 ribu perorang dan penjual kelapa muda Rp 10.000 perorang, bahkan oknum itu janjikan tempat kami aman,” tutupnya.*(Abril).
