BuletinMalut.com.HALUT- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara atau Halut diduga tunggak gaji pegawai honorer dan dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo kurang lebih 8 bulan.
Hal ini disoroti oleh praktisi hukum Maluku Utara (Malut, Hendra Karianga, mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola dengan baik dari Pemkab.
Dan kemudian, lanjut dia, menyangkut gaji para tenaga medis diduga telah tunggak 8 bulan oleh Pemkab Halmahera Utara bahwa itu artinya APBD dinilai bermasalah karena tak mampu membayar tunggakan tersebut.
Dia menegaskan, Pemkab Halmahera Utara harus memastikan APBD terkelola secara baik dan apa bila gaji tersebut dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maka harus ada hitungan yang dilakukan setiap tahun terkait dengan rencana pembelanjaan dan peruntukan bagi pegawai.
Olehnya itu, tunggakan gaji yang 8 bulan ini menjadi pertanyaan bagi Hendra Karianga karena itu menyangkut dengan kebutuhan para pegawai karena kewajiban mereka dalam melaksanakan tugas telah dilakukan.
Bahkan dia menilai, tunggak gaji pegawai honorer dan dokter RSUD Tobelo bakal mempengaruhi pelayan kesehatan dan akan berdampak pada masyarakat di Halmahera Utara.
Oleh sebab itu, Pemkab harus secepatnya merespon apa yang menjadi keluhan dari pegawai RSUD Tobelo tersebut dan gaji yang ditunggak ini merupakan kewajiban harus dibayarkan karena tenaga medis garda terdepan dalam urusan kesehatan di tengah-tengah masyarakat.*(Wir/red).
