Buletinmalut.com TETNATE – Walikota Ternate Ternate melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat membuka secara resmi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan di kecamatan Pulau Hiri.
Ketentuan pada pasal 27 ayat ( 2 ) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional , telah mengamanatkan suatu proses pelaksanaan musrenbang kepada pemerintah daerah.
Hal tersebut dibacakan oleh, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat, Mochdar Din, proses penyelenggaraan musrenbang tersebut haruslah bersifat partisipatif, akuntabel, transparan dengan menekankan pentingnya mendorong keterlibatan stakeholders .
Musrenbang merupakan wadah yang disediakan pemerintah bagi masyarakat , untuk dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dari tingkat Kelurahan dan pelaksanaan musrenbang kelurahan telah di mulai dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari 2023.
Meski begitu, musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah para pemangku kepentingan untuk membahas, menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana pembangunan kelurahan yang diintegrasikan prioritas pembangunan daerah melalui koordinasi Bappelitbangda.
Tuntutan akan hal ini telah dilegitimasi pada Pasal 94 ayat ( 5 ) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tak hanya itu, tata cara evaluasi ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, RPKD, yang bertujuan untuk yaitu membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.
Hasil musrenbang kecamatan, di jadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja perangkat daerah tahun perencanaan 2024 RPJMD tahun 2021-2026 , merupakan dokumen perencanaan Pemkot Ternate, arah, pedoman sekaligus untuk memandu perangkat daerah merumuskan 5 tahun kedepan dan hal itu adalah sari pati dari sejumlah aspirasi serta isu-isu aktual.
Maka, merujuk pada Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023 , mengarahkan bahwa APBD 2023 tetap mengacu pada visi Ternate Mandiri dan Berkeadilan , yang termuat pada RPJMD Kota Ternate 2021-2026, dengan keberpihakan pada 8 Misi pembangunan dan 14 program prioritas.
“Dengan arah kebijakan pada tahun 2023 ditujukan untuk sinergitas program dan kegiatan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan Infrastruktur serta percepatan pemulihan melalui peningkatan daya saing industri kreatif serta mendorong tumbuhnya UMKM dan IKM,” kata Asisten I.
Dikatakan, ada pun usulan yang di masukan dari pihak kecamatan Pulau Hiri ada 90 daftar usulan yakni bidang ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam) sebanyak 25, bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah 52 usulan, serta bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 13 usulan.
Menurutnya, dalam pelaksanaan musrenbang akan bermuara pada upaya mewujudkan sasaran, tujuan, target dan indikator tercapai visi dan misi tersebut agar lebih optimal pelaksanaannya, sehingga diperlukan arah kebijakan dalam mensinergikan kebijakan program dalam RPJMD di setiap tahunnya.
Untuk itulah , saya sangat mengharapkan kepada semua perangkat daerah , pihak kecamatan , para pemangku kepentingan dan stakeholder lainnya, mari bersama kita saling berkoordinasi dan berkomitmen, untuk melihat urgensi kebutuhan dalam rumuskan usulan program kegiatan setiap tahun melalui pelaksanaan Musrenbang ini, dengan memperhitungkan ketercapaian target indikator dan capaian pada program RPJMD yang telah terintegrasi .
“Hal ini penting karena Pemkot berkomitmen mengedepankan transparansi dan membuka akses publik , melalui perencanaan berbasis partisipatif masyarakat,” tutupnya.*(ril).
