Buletinmalut.com TERNATE-Ketua Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Maluku Utara, Mudasir Ishak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)tidak hanya fokus operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Maluku Utara KH.Abdul Gani Kasuba, namun juga menyelidiki dugaan jual beli jabatan di lingkup Pemprov Malut yang diduga kuat melibatkan Miftah Baay selalu Kepala Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Provinsi Maluku Utara.
Pasalnya setelah KPK menetapkan tersangka serta melakukan penahanan kepada Gubernur Malut dan 6 orang lainya dengan dugaan kasus suap infrastruktur pembangunan ruas jalan dan jembatan di Halmahera Selatan (Halsel) maka dugaan jual beli jabatan juga harus secepatnya di usut.” Ungkap Mudasir.
Menurut Mudasir, dalam menjelang akhir masa jabatan gubernur AGK, banyak pejabat baik esalon II, III dan IV mengalami perombakan bahkan sering terjadi pembatalan setelah keputusan itu keluar.
” Kami minta agar KPK harus mengusut tuntas hal tersebut sebab kuat dugaan ada keterlibatan Miftah Baay dan ini merupakan ranahnya BKD sebab kalau hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan arahnya bisa terindikasi dugaan jual beli jabatan,” jelas Mudasir kepada media ini, Rabu (20/12/2023).
Untuk itu, pihaknya mendesak KPK RI sesegera mungkin memanggil Kepala BKD Malut Miftah Baay untuk diperiksa karena instansi tersebut sebagai pintu masuk pengusulan pergantian jabatan.*(Abril).
