Buletinmalut.com TERNATE – Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten/ kota di provinsi Maluku Utara (Malut) dibuka langsung oleh wakil gubernur Malut, M.Al Yasin Ali.
Rapat koordinasi yang berlangsung di hotel sahid Ternate di gelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut dengan dihadiri perwakilan kepala daerah di kabupaten/kota.
Bahwa kemiskinan menjadi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Malut Tahun 2020-2022,” kata Wagub” Jumat (14/7/2023).
“Dalam penanggulangan kemiskinan sesuai program RPJMD Malut tersebut akan ditargetkan turun menjadi 6,19 persen,” ujar dia.
Meski begitu, bahwa tingkat kemiskinan di saat ini untuk Malut sendiri yaitu 6,32% dan itu pada tahun 2022, dimana ditargetkan akan turun di tahun 2023 nanti.
Olehnya itu, hal itu merupakan tanggung jawab bersama dan kemudian pihaknya minta dukungan kepada para pihak untuk bisa bekerja sama antara satu dengan lainya sehingga target dapat tercapai.
Menurutnya, Rakor tersebut sangat penting dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota.
“Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota agar secara bersama-sama membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya masalah permasalahan kemiskinan yang ada di Malut,” kata Yasin.
Dikatakan, Rakor ini dapat menghasilkan rujukan kepada masyarakat miskin yang lebih efektif dan efesien sehingga demikian kelompok masyarakat dapat mengakses kegiatan produktif agar dapat memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi pada keluarga miskin.
Ia menyebutkan, dari sisi produktif harus di upayakan agar kelompok tenaga kerja dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif, sehingga program peningkatan keterampilan dan kualitas mendukung pengembangan usaha.
Seraya ia tambahkan, dengan demikian maka secara lambat laun dapat meningkatkan skala usaha pelaku usaha lain sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan.
“Kepada semua kepala daerah dan pimpinan instansi terkait saya minta agar perhatikan kondisi masyarakat di daerah masing-masing sehingga setiap kebijakan dan program kegiatan dapat sejalan,” tutup Wagub Malut.*(Abrik).
