Buletinmalut.com TERNATE- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara (Malut) menilai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Malut tidak menghargai undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tercemarnya sungai Bokimaruru.
Anggota Komisi III DPRD Malut, Zulkifli H. Umar, mengatakan, kami menilai undangan RDP tidak dihargai oleh kedua kadis untuk membahas tercemarnya sungai Bokimaruru di Desa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bukan mencari alasan.
Lanjutnya, karena persoalan tercemarnya sungai Bokimaruru di Halteng merupakan isu yang harus menjadi perhatian serius untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut dalam hal ini instansi terkait.
“RDP ini ditunda sampai besok lantaran ke dua yang bersangkutan tidak hadir dan seharusnya mereka (Kadis red) bisa tunda agenda-agenda tidak penting,” ujarnya, Kamis (7/9/2023).
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Kepala DESDM Malut berhalangan hadir lantaran lagi mengikuti zoom meeting terkait dengan pendidikanya dan kemudian Kepala DLH Malut alasanya belum saya ketahui.
Ia tegaskan, dengan tercemarnya sungai di Bokimaruru karena lemahnya dari Pemprov Malut dalam melakukan pengawasan atas aktifitas industri pertambangan sehingga berdampak pada lingkungan.
“Setiap perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan sudah jelas mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan kemudian posisi pertambangan dengan daerah konservasi sudah diatur didalamnya” jelasnya.
Menurutnya, karena Bokimaruru adalah daerah konservasi dan secara gradual pemerintah harus berfungsi melakukan pengawasan serius sehingga tidak berdampak pada pencemaran lingkungan.
“Jangan sudah terjadi baru mau disikapi oleh instansi terkait dan ini menurut saya kesanya sudah terlambat,” kata Zulkifli.
Ia tambahkan, kami dari komisi III DPRD Malut berharap,melalui RDP ini bisa menjadi langkah solutif sebagai upaya untuk melakukan perbaikan kembali terhadap kondisi Bokimaruru yang sudah tercemar.*(Abril).
