Buletinmalut.com TERNATE- Tonny Laos mengikuti tahapan penjaringan calon bupati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) periode 2024-2029 di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut).
Tonny Laos, mengatakan, untuk mekanisme pencalonan di DPC partai tersebut sampai di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Malut terkait dengan uji kelayakan calon sudah ditempuh. Sekarang ini tinggal menunggu hasil keputusan untuk dapatkan rekomendasi maju bertarung di Pilkada Halut.
“Yang jelasnya saya tetap mengikuti aturan atau tahapan-tahapan penjaringan bakal calon bupati di Partai Hanura dan itu saya akan tunduk,” ujarnya, Kamis (9/5/2024) malam, usai penuhi undangan fit and proper test di DPD Partai Hanura Malut.
Menurutnya, untuk mekanisme pendaftaran penjaringan calon bukan hanya di Partai Hunura yang dipatuhi namun juga beberapa Parpol lainya sampai pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halut.
“Pengambil formulir penjaringan calon di beberala Parpol di Halut, berkasnya sudah saya kembalikan seperti yakni Partai Gelora Halut, Partai PDI-P Halut dan Termaksud di DPC Partai Hanura Halut,” beber Tonny.
Dikatakan, untuk berkas formulir sudah pernah diambil namun belum dikembalikan yaitu di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Halut lantaran masih dalam proses.
Sementara Ketua DPC Partai Hanura Halut, Sahril Hi Rauf, membebarkan, dari semua calon bupati yang pernah mengambil formulir dan mengembalikan berkas itu termaksud Tonny Laos.
Meski begitu, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada siapapun tanpa ada terkecuali untuk ikut mendaftarkan diri di DPC Partai Hanura Halut karena semakin banyak yang mendaftar sangat bagus dan pengujian kelayakan di DPD Partai Hanura Malut.
“DPC hanya membuka pendaftaran namun untuk yang mengeluarkan keputusan ada di DPD Partai Hanura Malut. Kemudian ada juga yang sudah mengambil formulir namun baru sebahagian calon yang sudah mengembalikan,” kata, Sahril.
Ia menegaskan, bagi calon bupati yang tidak mengembalikan berkas pendaftaran maka itu dinilai tidak ikuti proses tahapan-tahapan pencalonan sehingga sudah jelas tidak ada toleransi yang diberikan.
“Yang jelasnya bagi calon bupati tidak mengembalikan berkas tersebut berarti dianggap tidak serius dengan Partai Hanura dan keputusan nanti dari Dewan Pimpinan Pusat ke DPD kemudian turun ke DPC untuk dipublikasikan,” pungkasnya.*(Abril).
