BuletinMalut.com TERNATE-Tim Penggerak -Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Halmahera Barat (Halbar) bekerja sama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) mencegah pernikahan usia dini.
Ketua TP PKK Halbar, Mery Uang Popala, mengatakan, pencegahan pernikahan anak dibawah umur sudah dikeluarkan Peraturan Desa (Perdes) sejak tahun 2023 kemarin.
Menurutnya, untuk usia 19 tahun masih disebut anak sehingga itu pihaknya bekerja sama untuk mencegah pernikahan dini dengan tujuan menurunkan angka stunting dan perceraian dini serta lainnya.
“Bahkan juga sebanyak 173 desa di Halbar telah keluarkan Perdes tentang pencegahan usia dini dan dalam pengawasannya itu dilibatkan dari seluruh unsur tokoh di desa masing-masing,” ujar Mery, Selasa (11/6/2024).
Lanjutnya, dalam pengawasan pernikahan dini, menurut Mery, kalau hanya orang tua dan Pemdes tidak bakal mampu sehingga harus melibatkan dari unsur terkait seperti yakni tokoh agama, masyarakat, pemuda atau para stakeholder di desa tersebut.
“Maka pemberdayaan itu sangatlah penting kepada keluarga atau orang tua dengan tujuan menjaga masa depan anak-anak sebagai generasi yang akan datang,” kata Ketua TP PKK, usai hadiri penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting.
Meski begitu, dirinya mengakui secara rutin turun ke lapangan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak hanya menerima laporan atau informasi dari instansi terkait. Tujuannya itu supaya memastikan kondisi masyarakat bagaimana.
“Saya turun kelapangan langsung pastikan apa yang terjadi dengan kondisi masyarakat di Halbar terkait dengan Program PKK, karena PKK ini adalah mitra pemerintah daerah,” tegasnya.
Olehnya itu, sebagai mitra, dirinya selalu menekankan kepada jajarannya dari desa hingga kecamatan agar selalu mendukung kegiatan kerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) apalagi dalam poin pertama 7 program PKK yaitu Halbar Sehat.*(Abril).
