BuletinMalut.com.TERNATE- Wakil Wali Kota Ternate sampaikan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
RPJMD tersebut disampaikan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sidang paripurna ke-9 masa persidangan ke-II tahun 2025.
Dalam pidatonya, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, mengatakan, bahwa inti dari RPJMD ini diarahkan sebagai upaya mendukung capaian tujuan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah berkeadilan, kemudian menempatkan manusia sebagai objek dan subyek pembangunan.
Lanjutnya, RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh pemerintah daerah, dan digunakan sebagai landasan untuk mengarahkan serta mengatur pembangunan jangka menengah yang menjabarkan visi-misi.
“Tujuan dan sasaran pembangunan untuk periode 5 tahun mendatang dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Ternate tahun 2025-2045,” jelasnya. Senin (19/5/2025).
Dikatakan, pembahasan dan kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Ternate tahun 2025-2029 bersama DPRD, adalah bentuk komitmen bersama. Dalam mewujudkan RPJMD periode 2025–2029. Hal tersebut selaras dengan Rencana Pembanngunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Maluku Utara.
Ditegaskan, dalam penyusunan rancangan awal RPJMD fokuskan pada permasalahan-permasalahan dan isu daerah jangka panjang dan kebijakan prioritas pembangunan.Yang telah dituangkan dalam periode lima tahunan di dalam RPJMD Kota Ternate tahun 2025–2029.
Nasri sebutkan, dalam mewujudkan visi itu terdapat 6 misi RPJMD dan 5 Isu strategis yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, karena ini menjadi landasan dalam pembangunan untuk strategi dan arah kebijakan lima tahun kedepan. Adapun misi RPJMD Kota Ternate, meliputi yakni:
1.Menumbuh kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai 7 nilai dasar kebudayaan Ternate (kie se gam magogugu matiti tomdi).
2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik.
5. Menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat yang tangguh dan unggul berbasis kepulauan.
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan asri serta damai.*(Ril/red).
