Buletinmalut.com TERNATE – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) akan memangkas kegiatan kurang lebih 200 program kegiatan yang di usulkan kecamatan Ternate Tengah pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.
Pemangkasan usulan tersebut berdasarkan hasil rembuk dari masing-masing utusan dari kelurahan karena lebih mengutamakan skala prioritas yang lebih bermanfaat.
Hal ini di sampaikan, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, dan tahapan musrenbang tersebut yang digelar oleh kecamatan Ternate Tengah di hadiri oleh semua perwakilan dari kelurahan.
Lanjutnya, hal tersebut pihaknya akan mengawal hingga semua selesai karena berdasarkan perintah undang-undang dan selain itu juga ada top dawn serta bottom up harus dikawal.
“jadi, tidak ada istilah dalam perencanaan itu mengutamakan top dawn atau bottom up keduanya harus berjalan bersama- sama karena yang ada dalam perencanaan yaitu menyatukan,” ujarnya, Selasa (21/2/2023).
Dikatakan, top dawn dan bottom up tujuanya menyatukan visi misi serta menyatukan aspirasi masyarakat maka dari itu mari kita bersama-sama memanfaatkan musrembang kecamatan secara baik dengan cara berdialog untuk mencari kesepakatan atas usulan yang dimasukan.
Menurutnya, musrenbang kecamatan yang berlangsung pada hari akan menyerap aspirasi masyarakat melalui kelurahan dan harapan atas penguatan tersebut maka dari pihak masing-masing perwakilan agar mengawal bersama-bersama kegiatan itu.
“Kami mau untuk musrenbang kali ini harus ada inovasi-inovasi yang dimunculkan supaya hasilnya lebih maksimal agar warga juga tidak lagi antipatik dengan kegiatan itu,” tuturnya.
Olehnya itu, pihak menghimbau agar para peserta musrenbang dikecamatan Ternate Tengah supaya lebih lebih sistematis dalam menyampaikan usulan sehingga bisa terwujud perencanaan pembangunan terinci, terarah dan benar-benar dimaksimalkan.
Ia tambahkan, untuk musrenbang kecamatan Ternate Tengah sendiri ada kurang lebih 200 program yang di usulkan dari 3 bidang yaitu bidang sosial budaya, infrastruktur dan ekonomi.
“Maka dari usulan yang kurang lebih 200 tersebut berdasarkan hasil rembuk akan di kurangi karena lebih mengutamakan skala prioritas lebih bermanfaat karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak punya lokasi untuk membangun namun hal itu berasal dar aspirasi masyarakat,” tutupnya.*(ril).
