BuletinMalut.com.TERNATE- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) berkunjung ke Maluku Utara (Malut) untuk meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan, bahwa daerah ini pada tahun 2025 merupakan provinsi pertumbuhan ekonomi tertinggi namun dibalik hal tersebut masih banyak permasalahan yang harus ditangani.
“Permasalahan itu merupakan keluhan dari masyarakat Maluku Utara lantaran masih minimnya pembangunan infrastruktur yang menghambat jalannya roda perekonomian,” ujarnya. Rabu (22/4/2026).
Lanjutnya, belum meratanya pembangunan jalan dan lainnya menjadi penghambat lantaran Maluku Utara merupakan daerah kepulauan dengan demografinya 60 persen petani, 20 persen nelayan, sehingga akses jalan sangat dibutuhkan.
Dikatakan, dia juga meminta kepada Komisi V DPR RI ini bisa memperjuangkan keluhan masyarakat Maluku Utara terkait dengan pembangunan infrastruktur supaya daerah satu dan lainnya terhubung.
Sementara, Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menjelaskan, pihaknya bakal memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara lantaran masih banyak daerah yang terisolasi.
“Bahwa hal ini merupakan bagian dari tugas Komisi V DPR sebagai fungsi pengawasan dalam kunjungan reses masa persidangan ke 45,” jelasnya.Saat berada di Kota Ternate.
Bahkan, kunjungan di Maluku Utara untuk memastikan aspek keselamatan, keamanan ,dan kwalitas pelayanan dari mitra kerja Komisi V DPR RI di Maluku Utara. Komisi V sangat prihatin dengan kondisi daerah yang masih jauh dari pemerataan pembangunan.
Menurutnya, Maluku Utara selain daerah kepulauan. Namun juga merupakan daerah yang rawan bencana dan ini telah menjadi tantangan utama bagi masyarakatnya. Oleh itu, mitra kerja Komisi V harus benar benar bekerja secara nyata.
Meski begitu, dimasa reses ini pihaknya sangat bertekad untuk menjalankan tugas dan mampu berikan dukungan bagaimana konektivitas antara daerah tidak hanya dirasakan ibu kota namun pembangunan harus merata sampai ke pelosok Maluku Utara.
Dirinya sangat merasa prihatin, atas kondisi di Maluku Utara terutama yang berada di daerah pelosok lantaran masih kurangnya pembangunan sehingga masih banyak anak anak sekolah harus menyeberangi sungai atau berenang yang berakibat mengancam keselamatan.
“Bahkan ketika masyarakat di rujuk ke ibu kota seperti orang sakit dan ibu hamil harus melewati sungai sangat memprihatinkan. Memang dari kementerian sudah banyak merealisasikan program namun itu masih minim,” tegasnya.
Dia menyebutkan, bahwa program tersebut kalau disimpulkan masih jauh dari cukup dan kemudian dirinya sangat berkeinginan agar Maluku Utara tidak menjadi daerah yang tertinggal. Bahwa dari Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke Maluku Utara ada sebanyak 10 orang.*(Ril/red).
