BuletinMalut.com.TERNATE- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) tepis isu yang beredar terkait penutupan warung di desa dan kelurahan dalam radius 2 kilo meter dari Koperasi Desa (Kopdes).
Ini dikatakan, Menteri Mendes PDT, Yandri Susanto ketika hadiri seminar nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
Lanjutnya, narasi yang keberadaannya tidak jelas itu merupakan informasi hoaks yang tak pernah disampaikan pemerintah melalui Mendes PDT.Bahkan Ia menegaskan bahwa informasi ini dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan IA dan kemudian dinilai menyesatkan masyarakat.
“Pemerintah tak pernah keluarkan statemen begitu akan untuk menutup warung-warung. Atau warung kelontong dalam radius 2 kilo meter bahwa itu merupakan hal yang keliru,” ujarnya. Rabu (5/8/2026).
Lantaran tak terima informasi yang sudah dinilai hoaks tersebut, maka pihaknya telah mengambil langkah tegas lewat penasehat hukum melaporkan penyebaran informasi tidak benar itu di Mabes Polri.
Atas laporan ini, pihaknya sangat berharap supaya aparat penegak hukum mengusut tuntas kepada terduga pelaku penyebaran informasi yang dinilai menyesatkan serta meresahkan masyarakat desa dan sangat mengganggu stabilitas sosial.
Dikatakan,untuk tujuan dibentuknya Kopdes bukan mematikan usaha masyarakat, melainkan membangun kolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes kemudian berbagai usaha yang telah berkembang.
“Kami bersama 10 asosiasi desa, 4 asosiasi kepala desa, 2 asosiasi perangkat desa, 2 asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), asosiasi mantan kepala desa, serta gerakan masyarakat desa menggelar forum dialog publik,” jelasnya.
Meski begitu, forum ini bertujuan membuka diskusi 2 arah antara pemerintah dan masyarakat guna berikan pemahaman yang utuh mengenai program Koperasi Desa Merah Putih.
Sehingga itu, melalui forum ini pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama sehingga berbagai informasi keliru mengenai Kopdes dapat diluruskan supaya program dapat dikawal bersama demi kemajuan desa.
Perlu diketahui, seminar yang berlangsung di Kota Ternate turut melibatkan sejumlah menteri kepala daerah, kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan.*(Ril/red).
