BuletinMalut.com.TERNATE- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Ternate Tahun Anggaran (TA) 2026 dikabarkan mencatat surplus sekitar Rp1,3 miliar.
Kendati demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate mengingatkan Pemerintah Daerah atau Pemda agar tidak gegabah, karena angka itu belum menjadi gambaran final dari kapasitas keuangan daerah yang sebenarnya.
Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, menegaskan, surplus yang tertera saat ini baru sebatas angka perhitungan di atas kertas di dokumen rancangan anggaran.
Menurutnya, kondisi riil kemampuan fiskal daerah sangat bergantung pada realisasi pendapatan dan belanja di lapangan, bukan sekadar proyeksi.
“Anggaran belum di tahu nanti realisasinya seperti apa. Itu secara data memang dihitung dirancangannya ada surplus, cuma realisasi ini yang paling utama,” ujar. Senin (21/9/2026).
Fokus bayar utang, tanpa program baru, lebih lanjut, Rusdi menjelaskan bahwa struktur APBD-P 2026 kali ini tidak memberikan ruang bagi peluncuran program-program baru.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate memilih mengarahkan ruang fiskal yang tersedia secara penuh untuk selesaikan kewajiban lama. Prioritas utama APBD-P ini adalah membayar utang kepada pihak ketiga yang nilainya diperkirakan mencapai Rp26 miliar.
Langkah ini mendapat apresiasi dari pihak legislatif, DPRD menilai komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban masa lalu merupakan langkah maju demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi kemitraan.
“Niat pemerintah yang disampaikan ke torang (kami), torang mengapresiasi hal itu karena ini menyangkut kepentingan pihak ketiga yang memang sampai saat ini belum terealisasi,” ungkap Rusdi.
Meski menjadi prioritas, Rusdi mengakui kemampuan APBD-P 2026 belum tentu sanggup melunasi seluruh total utang tersebut secara instan. “Walaupun mungkin dia belum seratus persen, setidaknya ada langkah pembayaran,” tambahnya.
Potensi pergeseran dan evaluasi program akibat ketatnya ruang anggaran demi melunasi utang pihak ketiga, Pemkot Ternate harus memutar otak.
Kalau nanti, ditemukan kebutuhan daerah yang sifatnya sangat mendesak, pemerintah tak akan menambah anggaran baru, melainkan melakukan mekanisme pergeseran dari program-program sudah direncanakan sebelumnya.
Konsekuensinya, sejumlah program kerja yang dinilai kurang mendesak atau belum terlaksana terancam dievaluasi total atau bahkan ditunda demi membiayai kebutuhan yang lebih darurat.
“Kalau ada program baru berarti pergeseran program. Bisa saja pergeseran antar-anggaran. Namun ini kan kita belum bahas (secara rinci) di APBD ini, nanti kita lihat skema yang lebih terperinci seperti apa. Mungkin program-program yang prioritas yang belum terlaksana, jadi mungkin ada yang dikorbankan,” jelas politisi tersebut.
Disisi lain, angin segar datang dari kebijakan pemerintah pusat. Rusdi menyebutkan adanya rencana pusat untuk mengambil alih sebagian beban belanja pegawai pada tahun berikutnya.
Dikatakan, kebijakan ini diharapkan dapat secara signifikan melonggarkan tekanan terhadap postur APBD Kota Ternate pada masa mendatang.
“Setidaknya itu meringankan beban daerah dalam hal belanja pegawai. Karena memang kita tahu bersama bahwa APBD yang terserap besar selama ini ada di belanja pegawai,” pungkasnya.*(Ril/red).
