Buletinmalut.com TERNATE- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara (Malut) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terbuka dalam proses status hukum yang ikut menyeret nama Muhaimin Syarif terkait dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Malut, AGK.
Ketua Harian DPD Persatuan Alumni GMNI Malut, Mudasir Ishak, mengatakan, KPK harus terbuka dalam proses penyelidikan terkait dugaan kasus OTT yang melibatkan Muhaimin Syarif.
Dikatakan, bahwa kasus OTT tersebut sudah menjadi kosumsi atau wacana publik dan khususnya masyarakat Malut terkait dengan KPK telah menyegel rumah yang bersangkutan yaitu Muhaimin Syarif untuk kepentingan penyelidikan.
“Penyegelan yang dilakukan oleh KPK bahwa itu adalah sebagai salah satu bukti kalau nama Muhaimin Syarif ikut terseret dalam dugaan kasus OTT,” tegas Mudasir, Kamis (4/1/2024).
Ia menuturkan, jika KPK mempunyai niat untuk menghambat proses penyilidikan maka secara otomatis akan terkesan menghilangkan barang bukti.
Olehnya itu, kami menantang KPK untuk mengusut dan mengawal sampai tuntas persoalan tersebut. Jika rumah yang sudah disegel oleh KPK, kemudian proses dari tindak lanjutnya mandek maka sudah jelas kepercayaan masyarakat kepada KPK akan hilang.
“Kami berharap kepada KPK agar kasus OTT yang diduga melibatkan Muhaimin Syarif agar terbuka terhadap publik sehingga tidak terkesan berjalan ditempat atau mandek,” tutupnya.*(Abril).








