BuletinMalut.com.TERNATE- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menggelar Focus Group Discussion (FGD) harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) partisipatif serta instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang responsif.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, mengatakan, begitu pentingnya pembaruan regulasi dan pelibatan aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah sampah serta kebijakan pembangunan daerah.
“FGD ini diselenggarakan untuk merespons kegelisahan masyarakat sekaligus mengoptimalkan penanganan, pengelolaan sampah di Kota Ternate melalui instrumen Perda. Khususnya Perda Nomor 1 Tahun 2013,” ujarnya. Sabtu (21/11/2026).
Dalam kajian Bapemperda, aturan tersebut dinilai sudah cukup lama sehingga perlu disesuaikan dengan realitas terkini di Kota Ternate yang membutuhkan dukungan regulasi yang lebih kuat serta implementasi lebih maksimal.
Dalam diskusi, Bapemperda mengapresiasi berbagai masukan dari unsur media, perwakilan media, Organisasi Kepemudaan (OKP), kelurahan, kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta tokoh masyarakat yang menyoroti arah kebijakan dan pembentukan perilaku masyarakat
“Kesepakatan dalam diskusi tadi, dalam setiap rencana pembangunan ini, pelibatan masyarakat itu tidak hanya di atas kertas, tetapi masyarakat itu benar-benar aktif terealisasi dalam kegiatan,” jelasnya.
Nurlaela menjelaskan, bahwa pembahasan ini berkaitan erat dengan penyusunan alokasi anggaran tahun 2027 di tengah waktu yang sangat mendekati pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 pada tanggal 30 November 2026.
Masukan yang dihimpun, bakal menjadi bahan untuk melihat bentuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah agar revisi Perda yang masuk ke dalam Bapemperda 2027 selaras dengan program agar mendorong perubahan perilaku warga.
Ia menambahkan bahwa masyarakat merupakan bagian dari hulu hingga hilir persoalan sampah sehingga pelibatannya harus diwujudkan melalui program konkret, bukan sekadar wacana. Pada saat diskusi juga, telah menyoroti alokasi anggaran daerah, termasuk perlakuan dana transfer dari pusat ke daerah serta prioritas APBD bagi warga.
Nurlaela menyebut bahwa penentuan prioritas perlu berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, tidak semata-mata pada belanja yang bersifat normatif, melainkan terkait hajat hidup warga Kota Ternate.
Dirinya juga menyinggung wacana dinamika pertumbuhan ekonomi ke depan, yang berpotensi tergerus seiring besarnya potensi di wilayah luar Ternate, sehingga pemerintah dan DPRD perlu menyiapkan skema serta langkah antisipasi dan optimalisasi perencanaan pembangunan.
Terkait substansi revisi Perda Sampah, dia menyoroti bahwa aturan lama banyak mendelegasikan kewenangan ke Peraturan Wali Kota (Perwali), sementara untuk pelaksanaannya masih memerlukan penguatan.
Beberapa hal yang perlu diperkuat dalam revisi Perda antara lain penanganan sampah plastik, pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di wilayah komunal, serta pelibatan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
Ke depan, Bapemperda berharap masukan dari berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat fungsi kelembagaan DPRD serta mendorong terlaksananya FGD lanjutan di setiap komisi atau alat kelengkapan dewan dan melibatkan media, OKP Cipayung, akademisi, hingga unsur kecamatan dan kelurahan.*(Ril/red).








