BuletinMalut.com.TERNATE- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku Utara (Malut) bakal berhentikan kader yang terlibat sebarkan informasi hoaks penyadapan komunikasi ilegal mengaitkan Bahlil Lahadalia.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Maluku Utara, Arifin Djafar, ia menegaskan bahwa Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia tidak terlibat dalam isu penyadapan ilegal Presiden, Prabowo Subianto.
Sedangkan Bahlil sendiri,merupakan korban penyadapan ilegal bahkan DPP sudah melayangkan somasi terhadap terduga pelaku penyebar fitnah tersebut selama 3 kali 24 jam.
“Tim hukum dari DPP Partai Golkar sudah berikan somasi dan ini merupakan hari ke dua, Kalau hari ke tiga tidak ada klarifikasi dari yang disomasi maka penyebar fitnah bakal di proses secara hukum,” ujar Arifin mengisahkan ketegasan DPP. Selasa (10/11/2026) kemarin.
Namun, lanjut dia, DPP belum menyebutkan nama-nama yang diduga penyebar fitnah kepada Bahlil Lahadalia ke publik, tetapi pelakunya sudah ketahui.Jika bersangkutan masih mempertahankan pendapatnya maka harus ada bukti-bukti atas tuduhan ini untuk mempertanggungjawabkan ucapannya.
Dia mengancam, bahwa DPD Partai Golkar Maluku Utara diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi tegas kepada kader di daerahnya yang ikut terlibat menyebarkan informasi-informasi hoaks.
“Maka jika ada kader Partai Golkar Maluku Utara atau di kabupaten/kota menyebarkan informasi hoaks maka pada hari itu juga akan diberhentikan sebagai sanksi tegas,” jelasnya.
Olehnya itu, semua kader-kader di Maluku Utara harus patuh dan tegak lurus jalankan kebijakan yang diberikan oleh DPP Partai Golkar. Atau taat 4 fatsun di kepemimpinan Bahlil Lahadalia.*(Ril/red).
