BuletinMalut.com.TERNATE- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ternate mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) segera duduk satu meja untuk mengambil langkah pencegahan bahaya banjir sebelum musim hujan.
Hal ini bertujuan agar permasalahan sampah di kalimati segera diatasi, dan dapat meminimalisir bahaya banjir di Kota Ternate. Demikian disampaikan anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Politisi partai NasDem itu menyatakan, salah satu ancaman banjir di Kota Ternate akibat penumpukan sampah di sepanjang bantaran sungai atau kalimati.
“Kami sudah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah titik kalimati di Kota Ternate, Dalam peninjauan telah ditemukan tumpukan sampah plastik dan limbah rumah tangga lainnya yang menyumbang potensi bahaya banjir,” ujarnya. Rabu (14/10/2026).
Lanjutnya, sejak awal September 2026 dia telah mengingatkan Pemerintah Kota supaya mengoptimalkan pengawasan serta pengangkutan sampah di area barangka.
Menurutnya, penanganan sampah tak bisa hanya mengharapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, namun membutuhkan peran aktif dari perangkat kelurahan seperti Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW).
Anggota dewan tiga periode itu mengatakan, penumpukan sampah terlihat di sejumlah titik kalimati dalam Kota Ternate seperti di Kelurahan Makassar Barat, Makassar Timur, Maliaro, Salahuddin, Kasturian, Koloncucu, Akeboca, dan Soa.
“Permasalahan ini segera ditangani sebelum tingginya intensitas hujan. Jika tidak, maka Kota Ternate terancam banjir. Penumpukan sampah di kalimati saat dibawa air dipastikan mencemari laut dan merusak biota ekosistem perairan,” tegasnya.
Olehnya itu, pihaknya mendorong Pemkot Ternate dan Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku Utara saling bekerja sama untuk mengantisipasi potensi bahaya banjir saat hujan lebat turun.
“DPRD telah berulang kali berikan masukan, namun program peningkatan kesadaran masyarakat terkait edukasi membuang sampah belum berjalan maksimal,” kisah Nurlaela.
Sebagai langkah percepatan, dia sodorkan beberapa solusi konkret yaitu pengerukan kalimati, mendorong BWS melakukan pembersihan di titik yang dianggap rawan sebelum musim hujan.
Dia juga menyinggung Dana Bagi Hasil atau DBH yang masih ditunggak Pemrov Maluku Utara, supaya segera disalurkan dengan alokasi khusus untuk mengoptimalisasi penanganan sampah di area kalimati.
Kemudian, pendampingan Pemrov supaya mengoptimalkan monitoring, evaluasi, dan pendampingan dari DLH Maluku Utara sesuai amanat Pasal 8 UU Nomor.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Tak hanya itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) harus dilibatkan agar pencegahan bahaya banjir dapat diatasi dengan mudah.
“Sektor swasta, khususnya produsen yang produknya menyumbang limbah plastik, harus ikut bertanggung jawab. Kami harap mereka dapat berkontribusi lewat program CSR untuk membantu mengedukasi serta membentuk perilaku sadar sampah kepada masyarakat,” pungkasnya.*(Ril/red).
