BuletinMalut.com.TERNATE- Kepala Desa (Kades) Guruapin, Kecamatan Kayoa Halmahera Selatan (Halsel) dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Fadli Ridwan pasca memasukan laporan resmi di Kejati Maluku Utara, mengatakan, bahwa ia bersama rekannya mengadukan hal ini terkait penyalahgunaan DD dan ADD.
“Ada 3 persoalan yang diduga bermasalah yakni pembayaran lahan pekuburan desa disebut Rp 200 juta namun warga menduga realisasinya hanya Rp 160 juta, bahwa ini ada tersisa Rp 40 juta yang harus ditelusuri,” ujarnya. Senin (16/11/2026).
Kemudian, terkait penggunaan anggaran penanggulangan bencana alam sebesar Rp 129,6 juta yang dipersoalkan transparansi. Kejelasan realisasinya harus diperjelas dan bukan sekedar tercantum di administrasi.
Selain itu, Ridwan melanjutkan, Kades juga diduga sering meninggalkan tugas serta tanggung jawab pemerintahan dimulai dari Oktober 2025 sampai 2026 ini. Persoalan itu menjadi perhatian warga lantaran sangat berdampak terhadap pelayanan publik.
Atas persoalan ini, warga meminta kepada Kejati Maluku Utara agar periksa dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), realisasi transaksi keuangan, laporan pertanggungjawaban DD serta ADD harus ditelusuri.
“Warga juga minta dilakukan penelusuran terhadap dugaan laporan fiktif dalam pengelolaan anggaran desa periode 2022-2026,” Ridwan saat didampingi oleh rekan lainnya.
Pemeriksaan tersebut, dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukan atau justru terdapat penyimpangan sangat berpotensi merugikan keuangan negara.
Menariknya, persoalan pengelolaan anggaran di Desa Guruapin ini disebut tidak hanya muncul dari pengaduan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dikabarkan telah menyampaikan laporan terkait dugaan penyimpangan ini di Kejati Maluku Utara.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, tim penyelidik kejaksaan tengah melakukan telaah terhadap laporan yang masuk sebelum menentukan langkah penelusuran lebih lanjut atas indikasi penyimpangan anggaran tersebut.
Jika berbagai dugaan itu memiliki dasar bukti yang cukup, pemeriksaan menyeluruh menjadi penting untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
Warga Desa Guruapin menegaskan, laporan tersebut bukan upaya menghakimi atau menyimpulkan kesalahan pihak tertentu. Mereka hanya menginginkan adanya kepastian hukum dan keterbukaan dalam pengelolaan uang negara yang menjadi hak masyarakat.
“Kami menginginkan pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, agar masyarakat mendapatkan informasi penggunaan anggaran desa,” ujar salah seorang warga Guruapin usai menyerahkan pengaduan yang diterima Kejati Maluku Utara, Senin (16/11/2026).
Warga berharap, agar Kejati Maluku Utara menindaklanjuti laporan secara profesional, objektif, dan transparan. Ketika dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana korupsi, maka penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala Desa Guruapin, Rina Hamid, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA) oleh wartawan bersangkutan belum memberikan tanggapan sampai berita ini ditayangkan.*(Ril/red).








