BuletinMalut.com.JAKARTA- Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT) menegaskan wacana federal sebagai bentuk protes atas kebijakan pusat yang dinilai masih terlalu sentralistik.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum SMIT, Mesak Habari, bahwa pihaknya mendukung penuh wacana negara federal yang saat ini disuarakan oleh sejumlah tokoh di Maluku Utara (Malut).
Lanjutnya, wacana federalisme tak lahir dari ruang kosong yang bergejolak seperti yakni Aceh, Papua serta berbagai keresahan di Indonesia Timur. Bahwa hal ini harus dibaca dalam konteks sejarah panjang terkait ketimpangan ekonomi, politik, eksploitasi sumber daya marginalisasi dan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang.
“Jangan melihat gejolak di daerah sebagai persoalan pemisahan wilayah. Namun ada persoalan struktural yang jauh lebih dalam. Daerah kaya sumber daya, tetapi rakyatnya tak secara otomatis nikmati kekayaan itu. Bahkan, nilai tambah dan akumulasi modal justru banyak terkonsentrasi di pusat,” ujar Mesak. Rabu (19/8/2026).
Kondisi tersebut, menurut dia, merupakan sebagai kontradiksi dalam pembangunan Indonesia, daerah menjadi pemasok bahan mentah, sementara pusat menjadi ruang utama akumulasi ekonomi dan pengambilan keputusan.
Dikatakan, kritik terhadap ketimpangan itu sejalan dengan cita-cita para founding fathers yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan kemerdekaan. Jangan sampai kemerdekaan hanya mengganti kolonialisme lama dengan sentralisme ekonomi baru.
“Bendera kita satu, tetapi kekayaan hanya berputar di pusat sementara daerah sebagai penghasil terus menjadi penonton. Sehingga itu kami mendukung wacana itu sebagai gagasan mengoreksi sentralisme dan mendistribusikan kembali kekuasaan, kewenangan serta kekayaan secara adil,” tegasnya.
Meski begitu, bahwa dukungan tersebut bukan ajakan untuk memisahkan wilayah, melainkan keberanian membuka kembali perdebatan terkait dengan desain negara. Kemudian federalisme jangan dianggap sebagai kata terlarang.
Ia membeberkan, yang harus diperdebatkan adalah siapa yang menguasai kekayaan, dan yang menentukan kebijakan serta menikmati hasil pembangunan. Jika sistem yang ada terus melahirkan ketimpangan, rakyat berhak membicarakan alternatif.
Olehnya itu, Maluku Utara tidak boleh terus menjadi “dapur Jakarta” lantaran Sumber Daya Alam atau SDA yaitu nikel, emas, laut, tanah bukan sekedar komoditas. Bahwa didalamnya itu ada hak hidup rakyat.
“Negara tidak boleh hanya mengingat Timur ketika membutuhkan sumber daya, tetapi melupakan rakyatnya ketika berhadapan dengan ketidakadilan dan rasisme,” tutur Mesak.
Dia juga menilai pengalaman Aceh dan Papua, serta keresahan di Maluku dan Maluku Utara, harus menjadi momentum supaya mengevaluasi kembali hubungan pusat dan daerah secara terbuka. Sebab persatuan tanpa keadilan adalah hal yang rapuh.
Mesak tambahkan, nasionalisme tanpa pemerataan hanya akan menjadi bahasa untuk mempertahankan status quo. Kalau Indonesia ingin menjadi rumah bersama, rakyat di Timur harus diperlakukan sebagai pemilik rumah, bukan sekadar pemasok bahan bakar bagi kemakmuran pusat.*(Ril/red).
