BuletinMalut.com.TIKEP- Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tului di Kota Tidore Kepulauan atau Tikep melakukan penyitaan aset berupa perahu fiber karena kecewa.
Hal itu disampaikan oleh salah satu sumber yang namanya enggan diberitakan, tindakan warga ini dipicu terkait dengan dugaan penyalahgunaan jabatan dari Kepala Desa (Kades) Tului, Rusli Kubais karena dinilai tidak transparan mengelola Dana Desa (DD).
Menurutnya, kekecewaan tersebut bermula saat pengadaan perahu viber sebanyak 3 kali tanpa melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) dan hasil peruntukannya tidak transparan dalam pengelolaan anggaran.
“Kekecewaan itu sudah berlangsung cukup lama sejak bersangkutan menjabat Kades bahwa warga menilai, pembangunan tidak signifikan baik fisik maupun nonfisik. Itu tak dirasakan warga,” ujarnya. Jumat (20/3/2026).
Oleh karena itu, kepemimpinan Rusli Kubais sebagai Kades Tului dinilai merupakan yang terburuk jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kehadiran Rusli Kubais sangat membuat warga tidak lagi percaya kepada yang bersangkutan.
Selain itu, warga mengungkapkan bahwa Kades tersebut sudah beberapa kali diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum atau APH yaitu Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore dan juga Polresta.
Tak hanya itu, warga kembali menyoroti proyek pembangunan air bersih senilai kurang lebih Rp 56 juta pada tahun 2023 di RT 01 Desa Tului. Ini karena pelaksanaan pembangunan bak penampung air tidak sesuai perencanaan. Namun yang digunakan diduga adalah bak lama.
Bahkan, dugaan penyimpangan mencuat pada proyek ruas jalan tani serta kemudian pembangunan lampu jalan pada tahun 2023 -2024. Proyek tersebut diduga tidak melalui Musdes. Dan kini hal itu telah masuk dalam penanganan Kejaksaan Negeri Tidore serta Kades diperiksa sebagai Saksi.
Meski begitu, warga juga mendesak kepada APH agar menelusuri seluruh penggunaan anggaran Desa Tului termaksud program nonfisik seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pertanian bahwa ini harus diaudit secara menyeluruh.
“Kondisi ini semakin diperparah dengan tak ada pekerjaan fisik yang terlaksana pada anggaran tahun 2026. Hal ini menambah daftar panjang kecewa masyarakat kepada kinerja Pemerintah Desa (Pemdes),” jelasnya.
Ia mendesak, supaya Rusli Kubais agar segera menurunkan diri secara baik-baik dari jabatannya sebelum ada tindakan lebih lanjut dari BPD Tului bersama warga.*(Ril/red).
