BuletinMalut.com.TERNATE- Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate membuka pelatihan kepada masyarakat penyandang disabilitas di Maluku Utara (Malut).
Subkoordinator Penyelenggaraan Pelatihan BPVP Ternate, Mustakim Linggiallo, dirinya menegaskan komitmen inklusif tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media pada Rabu (14/10/2026).
Lanjutnya, pelatihan di balai ini bukan hanya diperuntukkan bagi non-disabilitas, tetapi juga termasuk disabilitas. Bahkan pihaknya memberikan ruang dalam proses seleksi berupa voucher khusus sebagai kartu sakti, sehingga mereka bisa langsung masuk dan ikut pelatihan tanpa harus mengikuti tes seleksi.
Dikatakan, skema khusus ini sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Ketenagakerjaan terkait pemenuhan hak dan kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Selama instruktur BPVP Ternate menyatakan sanggup melatih, calon peserta disabilitas akan langsung diterima.
“Ini sudah menjadi arahan Menteri terkait kesetaraan penyandang disabilitas bahwa mereka diberikan jalur tersendiri. Tidak ada lagi istilah bahwa peserta tak memenuhi persyaratan,” ujarnya. Kamis (15/10/2026).
Dia membeberkan, BPVP Ternate baru saja merangkul seorang penyandang disabilitas dan kemudian bersangkutan menyelesaikan kegiatan itu di jurusan teknik sepeda motor serta juga menerima kartu ATM bantuan pelatihan.
Olehnya itu, untuk mempermudah calon pendaftar bahwa pihaknya membuka dua jalur yaitu secara mandiri lewat portal resmi Kemnaker dan pendampingan langsung di lokasi.
“Untuk pendaftaran, berlaku secara umum melalui portal “siapkerja.kemnaker.go.id” jika calon peserta alami kesulitan, mereka cukup datang langsung ke Kios Siap Kerja di kantor balai,” jelasnya.
Mengenai penentuan bidang keahlian, BPVP Ternate menugaskan tim instruktur untuk mengidentifikasi kondisi fisik calon peserta terlebih dahulu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselamatan serta kesesuaian program kejuruan yang diambil, seperti teknik otomotif maupun komputer.
“Instruktur akan lakukan identifikasi kondisi fisik peserta terlebih dahulu untuk melihat kemampuannya. Kita lihat kondisinya agar bisa mengarahkan calon peserta ke program kejuruan paling tepat dan aman bagi mereka,” tegasnya.
Guna mengoptimalkan keberlanjutan para lulusan di dunia kerja, ia mendorong peran aktif pemerintah daerah serta Dinas Tenaga Kerja setempat mendukung penyediaan bantuan modal usaha dan peralatan kerja.
Menurutnya, balai hanya fokus memberikan pelatihan dan penyaluran kerja dan bantuan peralatan usaha itu bukan kewenangannya. Sehingga ia berharap ada sinergi dengan pemerintah daerah setempat mendukung para disabilitas agar bisa mandiri.*(Ril/red).
