BuletinMalut.com.TERNATE- Beberapa titik penempatan coffe street disorot keras oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate karena dinilai terbentur aturan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Sarif, mengatakan, dia menyoroti penempatan coffe street di beberapa titik objek sejarah seperti Lapangan Ngaralamo, Benteng Oranje, dan Dodoku Ali.
“Kami telah rapatkan hal itu bersama Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII Maluku Utara, dan Tim Ahli Cagar Budaya,” ujarnya. Senin (9/11/2026).
Lanjutnya, hasil yang dirapatkan itu ada catatan untuk rekomendasi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate terkait inkonsistensi regulasi kesesuaian untuk penerapan aturan perundang-undangan tentang pemanfaatan dan pelestarian kawasan cagar budaya.
Dikatakan, untuk pemanfaatan kawasan ini semoga tak ada praktek-praktek ilegal atau Pungutan Liar (Pungli) di luar kewenangan lantaran itu akan mengakibatkan potensi celah hukum bagi Pemkot Ternate.
Menurutnya, pemanfaatan coffe street pada 3 kawasan tersebut bahwa sebenarnya sudah menyimpang dari konsep dasarnya. Ini karena telah menyediakan areal yang tak mencerminkan usah coffe street.
“Penyediaan tempat nongkrong di kawasan ini tidak mencerminkan. Kalau esensi coffe street dijalanan itu seperti penjualan cepat menggunakan kendaraan atau lainnya. Jadi setelah memesan langsung diambil dan pergi,” jelasnya.
Sehingga itu, rekomendasinya Pemkot Ternate agar menindaklanjuti amanah dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. Maka ini harus membentuk Badan Pelestarian Cagar Budaya yang sah secara regulasi.
Meski begitu, selama ini badan tersebut tak ada sehingga menjadi kebingungan karena hal itu belum terbentuk dan itu berdasarkan dengan amanah regulasi.Kemudian tentang Peraturan Wali (Perwali) Kota Ternate perlu direvisi terkait zonasi pemanfaatan kawasan.
“Kami mendorong dan menyelaraskan agar Pemkot revisi Perwali Kota Ternate Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Benteng Oranje.Ini wajib berdasarkan teknis kajian terbaru tahun 2024 dari tim ahli cagar budaya,” tegasnya.
Olehnya itu, DPRD juga meminta Wali Kota Ternate bersama jajaran tim hukum Pemkot mengambil langkah tegas mengevaluasi tata kelola pemanfaatan aset cagar budaya.
Ia menekankan, bahwa setiap pemanfaatan kawasan bersejarah harus memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak boleh berjalan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pelestarian cagar budaya bukan hanya soal perlindungan bangunan bersejarah, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas ekonomi dan kepentingan publik di dalam kawasan tetap berjalan sesuai aturan,” kisahnya.
Nurlela berharap, catatan dan rekomendasi hasil pembahasan bersama Kebudayaan Wilayah VIII dan Tim Ahli Cagar Budaya tidak sekadar menjadi dokumen, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret.
Dengan demikian, Benteng Oranje, Lapangan Ngaralamo, dan Dodoku Ali dapat dikelola secara profesional tanpa mengabaikan nilai sejarah, identitas, serta warisan budaya Kota Ternate.
Ia menambahkan, pelaku Usaha Mikro, Kecil ,dan Menengah (UMKM) harus ada batasan operasional pada malam hari di Benteng Oranje tidak bisa 1 kali 24 jam, karena itu telah bertentangan.*(Ril/red).
