banner 140x600
banner 140x600
BULETIN NEWSNASIONALOPINI

Bawaslu Malut Sebut Ada 5 Kabupaten/Kota Yang di Anggap Zona Rawan Pemilu

×

Bawaslu Malut Sebut Ada 5 Kabupaten/Kota Yang di Anggap Zona Rawan Pemilu

Share this article

Buletinmalut.com TERNATE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) menilai ada 5 Kabupaten/Kota yang Masuk dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Malut, Soleman Patras, mengatakan, IKP wilayah Malut tentang kerawanan pemilu cukup tinggi berada pada urutan ke tiga secara nasional.

“Kerawanan pemilu itu ada tiga wilayah yakni DKI Jakarta, Sulawesi Utara (Sulut) dan Malut sendiri berada pada urutan ke tiga namun tetapi IKP tersebut bukan dalam artian kita harus serta merta pesimis karena daerah rawan, tidak begitu,”ujarnya, Kamis (19/1/2023).

Lanjutnya, dalam indeks kerawanan yang di keluarkan Bawaslu dalam rangka untuk petakan potensivkerawanan, seperti langkah atasi pencegahan, penindakanya, itu yang di perlukan dalam internal kami dan juga pada instansi lainya yakni kepolisian dalam pemetakan keamanan tersebut seperti apa.

Olehnya itu, sehingga kerawanan itu kita bisa lakukan pencegahan sedini mungkin seperti melakukan himbauan, sosialisasi pendidikan pada masyarakat dengan tujuan minimalisir tingkat kerawanan pemilu yang akan terjadi.

Menurut Soleman, untuk wilayah Malut yang di anggap rawan dalam pemilu yaitu Ternate, Halmahera Selatan (Halsel), Halmahera Utara (Halut), Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Tengah (Halteng), itu cukup tinggi dalam bentuk penilaian.

“Indikator yang dimaksud tentang penilaian konteks sosial politik bagaimana, dan yang jelasnya indeks tersebut dirilis oleh Bawaslu serta sudah keluar,” jelasnya.

Ia tambahkan, dirinya secara kelembagaan potensi kerawanan di daerah akan lakukan pengawasan secara ketat agar hal tersebut bisa menurun karena kedepan tidak lama lagi masuk pada tahapan pemutahiran data pemilih.

“Pemutahiran data juga itu cukup berpotensi rawan pada Tempat Pemungutan Suara khusus (TPS) seperti di daerah tambang perlu di lakukan pengawasan yang ketat karena hal itu sudah kami petakan dalam kerawanan secara internal Bawaslu,” tutupnya.*(Ril).

banner 336x280
Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!