Buletinmalut.com TERNATE- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) upayakan memperkuat kebijakan dan program dan mendorong pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Kepala DKP Malut, Abdullah Assagaf, mengatakan, bahwa pihaknya sekarang lagi mempersiapkan Ranperda tentang penyelenggaraan pemanfaatan dan pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Malut.
“Disela-sela rapat bersama dengan sejumlah akademisi dan lembaga mitra USAID BerIKAN, Rabu (24/1) di Gedung Pertemuan Nelayan Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa Kota Ternate,” ujarnya, Rabu (24/1/2024).

Dikatakan, lanjut Abdullah, sebagai provinsi kepulauan yang kaya biodiversity, Malut seharusnya memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang penyelenggaraan pemanfataan potensi perikanan dibawah 12 mil laut yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Menurutnya, dengan adanya sejumlah persoalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan didaerah, pembuatan perda tentang penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan di Provinsi Malut dinilai menjadi kebutuhan.
Olehnya itu, pembuatan Perda ini bertujuan agar bisa dijadikan landasan yuridis dalam memperkuat pelaksanaan platform kebijakan maupun program seperti yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan manajemen logistik serta pengembangan wilayah pesisir yang dicanangkan DKP Provinsi Malut.
“Disamping itu juga memberikan kepastian berusaha dan perlindungan bagi nelayan Malut yang memanfaatkan potensi perikanan dibawah 12 mil laut,” jelasnya.

Meski begitu, untuk mendorong pembutan Ranperda tesebut, terlebih dahulu memerlukan penyusunan dokumen naskah akademik. Sehinga, dalam penyusunan naskah akademik ini, DKP Provinsi Malut tengah menggandeng sejumlah akademisi.
Ia menuturkan, ada pun akademisi yang digandeng yaitu dari Universitas Khairun Ternate, Universitas Muhammadiyah Malut dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Malut yang akan menjadi Tim Penysusun, selanjutnya, tim penyusun naskah akademik tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Malut untuk diformalkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Gubernur,.
“Dalam penyusunan naskah akademik dan Ranperda tentu memerlukan anggaran. Sehingga untuk dukungan pembiayaan DKP Malut akan melibatkan beberapa lembaga mitra kerja sama strategis seperti USAID BerIKAN, Wildlife Conservation Society (WCS), dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI),” kata, Abdullah yang merupakan alumnus dari Alkhairat Palu (Sulawesi Tengah).
Ia tambahkan, untuk penyusunan naskah akademik dan Ranperda bahwa kami mempercayakan teman-teman Unkhair ternate dan UMMU Maluku Utara, sedangkan dukungan pembiayaan pihaknya libatkan lembaga mitra USAID BerIKAN, WCS dan Yayasan MDPI.*(Abril).








