BuletinMalut.com.TERNATE- Empat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate soroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk keberlanjutan pelayanan publik yang berkelanjutan.
Hal itu disentil, dengan tujuan memperkuat pelayanan publik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2026. Kemudian ke Empat fraksi tersebut berikan perhatian berbeda.
Para fraksi itu, menyoroti kemampuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dalam pengelolaan peningkatan PAD seperti yakni mengoptimalkan retribusi, mengendalikan belanja, hingga memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Fraksi Gerindra yang dibacakan, Tasman Balak, pihaknya mempertanyakan stagnasi PAD di RAPBD Perubahan 2026, sehingga ia meminta Pemkot Ternate menjelaskan strategi konkret untuk meningkatkan PAD.
“Gerindra mendorong pemerintah mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, mengelola aset secara maksimal, serta meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” ujarnya. Jumat (25/9/2026).
Fraksi Gerindra juga meminta, pemerintah mengembangkan potensi ekonomi Kota Ternate menjadi sumber pendapatan daerah yang sah, optimal, dan berkelanjutan.
Selain pendapatan, Gerindra mencermati kenaikan belanja modal dari sekitar Rp33, 4 miliar menjadi Rp50,9 miliar, atau meningkat sekitar 52,40 persen.
Fraksinya,mengapresiasi kenaikan tersebut, tetapi meminta pemerintah memastikan setiap tambahan anggaran menghasilkan pekerjaan dan manfaat yang masyarakat bisa rasakan.
“Kami meminta pemerintah menjelaskan seperti yaitu lokasi kegiatan, jenis pekerjaan , nilai dana, target penyelesaian, manfaat setiap program strategis yang memperoleh tambahan anggaran,” jelasnya.
Dikatakan, penjelasan mengenai program dalam APBD induk 2026 hingga memasuki perubahan APBD belum terealisasi. Pemkot harus mengidentifikasi setiap kendala dan menyiapkan solusi supaya persoalan yang sama tidak berulang pada tahun berikutnya.
Sementara dari anggota Fraksi Demokrat, Muslim Sahil, menjelaskan, dia menyoroti ruang fiskal daerah yang semakin terbatas akibat efisiensi anggaran dan pemangkasan dana transfer.
Demokrat meminta, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate segera menyiapkan langkah komprehensif supaya kebijakan pembangunan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tetap berjalan melalui RAPBD Perubahan 2026.
Fraksi Demokrat juga mencatat Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp110 miliar yang menjadi hak Pemkot Ternate tetapi belum dibayarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut).
Selain DBH, Demokrat menyoroti tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sekitar tiga hingga empat bulan. Fraksi ini meminta pemerintah menyiapkan alokasi anggaran untuk memenuhi kewajiban yang dimaksud.
Demokrat juga meminta Pemkot Ternate mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2025.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Syaiful, keterbatasan PAD dan dominasi dana transfer pusat masih menjadi persoalan dalam struktur fiskal Kota Ternate. Dirinya mendesak agar menggenjot sumber PAD yang sah tanpa membebani masyarakat.
“Fraksi kami secara khusus meminta pemerintah menertibkan dan mengoptimalkan potensi retribusi jasa, sektor pariwisata, serta pelabuhan,” tegas dia.
Golkar, meminta pemerintah mengarahkan belanja APBD Perubahan kepada kebutuhan yang langsung menyentuh masyarakat. Ia mendorong pemerintah mengurangi rapat dan perjalanan dinas yang tidak perlu.
Pemerintah kemudian, dapat mengalihkan anggaran itu untuk memperbaiki drainase, mengendalikan banjir, menata permukiman di lereng bukit, mempercepat penerangan jalan umum, memperbaiki jalan lingkungan, serta memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan, Menengah (UMKM) dan pasar tradisional.
“Kami ingatkan pemerintah agar efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebersihan kota hingga akhir 2026,” tegasnya.
Sebelum pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), Golkar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat DPRD Kota Ternate memberikan data rinci mengenai pergeseran belanja pendukung dibandingkan dengan belanja publik.
Selain itu, Fraksi PDIP-Perindo, menyentil capaian pendapatan daerah yang dianggap belum maksimal hingga akhir semester pertama tahun 2026.
Secara khusus, mempertanyakan realisasi retribusi daerah dan meminta Pemkot agar jelaskan langkah strategis meningkatkan PAD dari sektor tersebut dalam beberapa bulan terakhir tahun anggaran.
“Penjelasan terkait kenaikan pendapatan transfer sebesar Rp 25,5 miliar serta tambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,4 miliar,” cetusnya.
Dengan sisa waktu tahun anggaran yang terbatas, fraksi tersebut mempertanyakan kemampuan Pemkot Ternate bagaimana merealisasikan pendapatan transfer sesuai target.
Meski begitu, pihaknya mendukung upaya Pemkot Ternate meningkatkan PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan pemanfaatan sumber-sumber PAD selama ini belum maksimal.
Catatan empat fraksi telah menunjukkan perhatian DPRD Kota Ternate terhadap kemampuan pemerintah agar memperkuat pendapatan sekaligus memastikan belanja memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.*(Ril/red).
