banner 140x600
banner 140x600
BULETIN NEWSNASIONALOPINI

Instansi Pemerintah dan Perusahaan Tidak Kantongi Izin Gunakan SDA Akan diKena Pidana dan Denda

×

Instansi Pemerintah dan Perusahaan Tidak Kantongi Izin Gunakan SDA Akan diKena Pidana dan Denda

Share this article

Buletinmalut.com TERNATE – Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menegaskan kepada pengusaha atau pemerintah yang menggunakan SDA tanpa izin akan di kena pidana dan denda.

Pidana dan denda diberlakukan sampai batas waktu 24 Februari 2026 hal itu di atur dalam UU nomor 17 tahun 2019 dan kemudian di atur Permen PUPR nomor 03 tahun 2023.

Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal SDA, Dwi Purnomo, mengatakan, Permen PUPR nomor 03 Tahun 2023 tentang penataan perizinan dan persetujuan bidang SDA di undangkan pada 24 Februari 2023 bahwa hal tersebut mengatur proses perizinan penggunaan SDA yang sudah terlanjur dilakukan.

“Peraturan-peraturan yang mengatur SDA dan khususnya perizinan sudah ada sebelumnya yaitu normal dalam artian orang yang sudah ada perizinanya namun belum ada pengaturanya sehingga munculah Permen PUPR nomor 03 tahun 2023 untuk mengatur itu,” ujarnya, Selasa (23/5/2023) kemarin.

Menurutnya, ada tiga jenis perizinan SDA yang di atur dalam Permen PURP nomor 03 tahun 2023 yakni persetujuan pengalihan air sungai, izin usaha SDA dan penggunaan SDA sungai.

Lanjutnya, sasaran dari Permen tersebut yaitu perorangan, pemerintah, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD kemudian itu berlaku pada siapa pun yang menggunakan SDA maka Permen itu merupakan solusi.

Selain itu, untuk kegiatan reguler yang belum menggunakan SDA kemudian ajukan izin, itu di atur dalam Permen PUPR nomor 1/PRT/M/ 2016 tentang tata cara penggunaan SDA dan mengajukan permohonan rekomendasi teknis ke Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Bahwa sejak Permen tersebut di undangkan dan bagi siapa yang belum mempunyai izin agar segera ajukan karena hal itu di batasi waktu sampai 24 Februari tahun 2026,” jelasnya.

Jadi, dalam Undang-Undang (UU) pasal 70 dan 73 nomor 17 tahun 2019 menggunakan SDA tanpa izin maka akan di kenakan pidana penjara dan denda, kemudian diperkuat juga UU nomor 6 tahun tahun 2023 mengenai dengan penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022, cipta kerja terkait UU di atur bahwa yang belum kantongi izin wajib ajukan itu dan wajib bayar sanksi administrasi.

Ia tambahkan, perusahaan yang mengalihkan SDA atau menggunakan harus kantongi izin dan instansi pemerintah membangun jembatan di atasnya itu harus mengajukan izin juga.*(Abril).

banner 336x280
Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!