banner 140x600
banner 140x600
BULETIN NEWS

KontraS Soroti Pelaku 2 Anggota TNI AL di Halsel Diduga Aniaya Wartawan

×

KontraS Soroti Pelaku 2 Anggota TNI AL di Halsel Diduga Aniaya Wartawan

Share this article

Buletinmalut.com TERNATE- Pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan media online sidikkasus.co.id bernama Sukandi Ali yang diduga dilakukan oleh 2 orang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) yang bertugas di Pos Panamboang Halmahera Selatan (Halsel) kembali disoroti

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Peristiwa ini terjadi pada 28 Maret 2024 di Pos TNI AL Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Halsel, Maluku Utara (Malut) atas Informasi yang dihimpun, peristiwa penyiksaan ini dipicu oleh pemberitaan mengenai diamankannya satu kapal tanker bermuatan puluhan ribu KL BBM yang diduga milik Ditpolairud Polda Maluku Utara yang diamankan oleh TNI AL.

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis dexlite seharusnya digunakan untuk kebutuhan operasional patroli milik Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Maluku Utara khususnya kota Ternate ini didh7uga akan diperjualbelikan. Para terduga pelaku berinisial Letda M dan Peltu R tidak terima atas pemberitaan tehbnoursebut dan mencoba mendatangi korban untuk mengonfirmasi terkait isi pemberitaan tersebut.

Ditemani oleh seoraing Babinsa, korban dijemput di kediamannya kemudian dibawa menuju Pos TNI AL yang berada di wilayah Panamboang. Di sini korban diinterogasi dan mengalami berbagai bentuk dugaan tindak penyiksaan. Menurut kesaksian korban, ia nimengalami tindak penyiksaan antara lain dipukul, ditendang pakai sepatu lars, dicambuk selang hingga diancaukm menggunakan pistol.

Bahwa korban menyatakan para pelaku sempat melepaskan tembakan peringatan untuk mengintimidasi korban. Atas peristiwa ini, korban mengalami luka-luka di bagian punggung, bahu, dan kepala akibat cambukan selang serta gigi patah. Lebih lanjut, korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Halsel.

“Kami menilai bahwa tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 2 prajurit TNI AL tersebut merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik hukum nasional maupun internasional,” kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (31/3/2024).

Ia menjelaskan, adapun peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Kovenan Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Lebih lanjut, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik maupun kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta Peraturan Panglima TNI Nomor 73/IX tahun 2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan Lain Yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan TNI.

Menurutnya,korban yang berprofesi sebagai jurnalis juga sejatinya memiliki hak kebebasan dari tindakan pencegahan, pelarangan dan penekanan agar masyarakat mendapatkan informasi yang terjamin sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1), serta mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Dalam kasus yang menimpa Sukandi Ali, kami menilai tindakan yang dilakukan oleh kedua prajurit TNI AL tersebut merupakan bentuk ancaman nyata terhadap penghalangan kerja-kerja jurnalistik yang sangat membahayakan kebebasan pers di Indonesia. Diabaikannya mekanisme akuntabilitas hukum dan tiadanya perhatian dalam memberikan jaminan pemulihan kepada korban menjadikan kasus-kasus kekerasan terus terjadi,” pungkasnya.

KontraS Mendesak

Pertama, Panglima TNI beserta jajarannya untuk dapat mengambil langkah serius dan konkrit dalam melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap para anggota agar peristiwa kekerasan serta penyiksaan tidak terulang kembali serta melakukan tindakan tegas bagi anggota yang melanggar dengan menggunakan mekanisme hukum yang setimpal. Dan kedua pelaku penyiksaan untuk diadili melalui peradilan umum.

Kedua, Kapolda Maluku Utara untuk segera memproses laporan yang telah diajukan oleh korban serta melakukan penyelidikan dan penyidikan secara independen dan akuntabel, serta memberikan akses informasi secara berkala kepada korban dan keluarga korban

Ketiga, Komnas HAM untuk melakukan investigasi lebih lanjut atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dan dapat melakukan pemantauan atas proses hukum yang saat ini sedang ditempuh.

Keempat, LPSK untuk dapat secara aktif memberikan jaminan atas perlindungan dan keamanan atau keselamatan kepada keluarga dan juga korban.*(Ril/red)

banner 336x280
Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!