BuletinMalut.TERNATE- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun atau Unkhair Ternate dan Aliansi Berjuang Bersama Masyarakat (ABBM) mengkritisi kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus).
Koordinator Lapangan atau Korlap ABBM, Michael Doru, mengatakan, bahwa pihaknya sangat menyayangkan atas kebijakan dari Pempus lantaran menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kenaikan tersebut, menurut dia, berdampak kehidupan bagi masyarakat di Maluku Utara (Malut). Lantaran BBM adalah kebutuhan pokok untuk yakni nelayan serta petani dan lainnya.
“Kebijakan dari Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto bagi kami hal itu tak menunjukan keberpihakan negara terhadap masyarakat,” tegasnya. Senin (15/6/2026).
Lanjutnya, karena kalau di pasar global bisa dilihat secara bersama-sama bahwa harga BBM tidak naik malahan terjadi penurunan pada beberapa hari kemarin. Penurunan itu berkisar di angka 80 sampai 90 USD perbarel.
Sehingga ini, ia mempertanyakan kebijakan dari Pempus lantaran menaikan harga BBM di Indonesia. Bahwa kebijakan itu sangat disayangkan lantaran negara dinilai tidak berpihak di masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata.
Sementara itu, Ketua BEM Unkhair Ternate, M.Fatahuddin Hadi, menjelaskan, pihaknya membawa satu isu sentral “Tumbangkan Rezim Prabowo-Gibran” untuk kembalikan kedaulatan rakyat Indonesia.
“Pernyataan tersebut merupakan akumulasi kemarahan masyarakat Maluku Utara lewat mahasiswa. Kami juga tidak hanya soroti persoalan BBM tapi masih banyak polemik lainnya,” katanya.
Atas dasar itu, pihaknya juga berpendapat bahwa naiknya harga BBM ada oknum-oknum yang bermain dengan melakukan penimbunan minyak. Untuk BBM bersubsidi seharusnya didapatkan oleh masyarakat.
Dikatakan, kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap bahan pokok serta transportasi darat dan kemudian laut. Maka dari ini, Presiden segera turunkan harga BBM.*(Ril/red).
