banner 140x600
banner 140x600
BULETIN NEWSNASIONALOPINI

Walikota Ternate : Usulan Musrembang Harus Utamakan Kepentingan Masyarakat

×

Walikota Ternate : Usulan Musrembang Harus Utamakan Kepentingan Masyarakat

Share this article

Buletinmalut.com TERNATE – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di kecamatan Pulau Moti harus mempunyai Karakteristik yang bernilai.Tak hanya itu, Pemkot juga mengantongi data daftar usulan Musrembang sebanyak 217.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan, kegiatan pembukaan Musrembang di Kecamatan Pulau Moti yang menjadi penekanan yaitu setiap kecamatan harus punya penguatan identitas setiap wilayah seperti budaya dan lainya.

Lanjutnya, kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut juga menjadi fokus dari kami dan usulan dari masyarakat harus di koreksi secara baik serta mempunyai penguatan tersendiri.

“Yang menjadi ke unggulan ialah seperti Moti verbon dan hal-hal yang mempunyai karakteristik yang menonjol, itu menjadi penguatan di Musrembang Kecamatan Pulau Moti,” ujarnya, Selasa (14/2/2023).

Ia menyebutkan, setelah Musrembang Moti akan di lanjutkan ke Kecamatan Pulau Ternate dan untuk Ternate barat sendiri akan di geser pada 22 sampai 23 Februari karena dengan alasan 17 Februari 2023 walikota Ternate akan berangkat di Kecamatan Pulau Batang Dua membuka kegiatan Musrembang

“Setiap Musrembang Kecamatan akan di hadiri oleh walikota dan pergeseran jadwal tidak ada masalah karena waktunya masih lama,” kata Rizal.

Sementara, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dalam sambutan menjelasjan, dalam sebulan ada 8 kecamatan melakukan Musrembang dan ini proses perencanaan pembangunan.

“Itu merupakan tahapan-tahapan yang harus dimulai untuk rencana kegiatan pemerintah daerah tahun 2024 termasuk berbagai usulan kelurahan dan utusanya,” tuturnya.

Dikatakan, tahapan ini akan naik di forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian dilanjutkan musrembang tingkat Kota Ternate, olehnya itu dokumen tersebut dilengkapi sebagai perencanaan di lakukan bottom up sampai top down.

“Namun demikian dari proses sejumlah musrenbang yang diikuti oleh masyarakat selama ini bahwa ada sikap apatisme dan hanya memandang sebuah rutinitas serta formalitas legalitas dari perencanaan pembangunan,” katanya.

Olehnya itu, akan tetapi tuntutan perencanaan pembangunan sampai nanti diakomodir dalam APBD sebab tahapan-tahapannya harus melalui seperti ini.

“Saya yakin bahwa delegasi yang hadir untuk disampaikan hari yang menjadi harapan pelaksanaan musrembang semua di Kota Ternate. Hari ini saya meminta OPD baik itu, PUPR, Pariwisata, Perikanan dan Pertanian yang hadir untuk betul betul bersama tim Bappelitbangda fokus untuk mengakomodir apa yang diusulkan tadi,” harapnya.

Jadi, usulan yang disampaikan camat itu bersifat strategis dan lokalitas yang saat ini menjadi perhatian dari kecamatan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” sambungnya.

Karena itu, meskipun kecamatan merupakan perangkat daerah tapi dibelakang ada pendukungnya yakni kelurahan, Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) supaya menyatukan aspirasi warga untuk di sampaikan.

“Jadi, aspirasi yang dilahirkan masing-masing RT ini menjadi catatan penting bagi camat. Misalnya usulan terkait dengan talud, pasar yang belum terselesaikan serta jaringan komunikasi dan transportasi,” tandasnya.

Meski begitu, hal tersebut merupakan yang urgensi serta menjadi kebutuhan ril dari masyarakat Pulau Moti kemudian kehadiran pimpinan OPD bisa mensinergikan usulan dan aspirasi

“Dengan rencana strategis yang dimiliki organisasi pemerintah daerah dan pihak kecamatan, harus disatukan sehingga tidak ada saling mengalahkan atas kepentingan perencanaan yang diakomodir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Ia tambahkan, Musrembang perlu di lakukan karena untuk kepentingan masyarakat, pihaknya mengantongi data daftar usulan kegiatan ada 217 di antaranya yaitu bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) 59 usulan, bagian infrastruktur dan pengembangan wilayah 111 usulan, itu rata- rata kegiatan fisik.

“Sedangkan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia hanya 47 usulan serta ini jadi prioritas supaya menjadi pendukung 14 program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate,” tutupnya.*(ril).

banner 336x280
Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!